Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) juga telah mengonfirmasi kabar kasasi yang diajukan oleh tim JPU terkait kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi pada MA.

“Kasasi telah menguatkan vonis bebas terhadap Fatia dan Haris Azhar pada putusan tingkat pertama di PN Jakarta Timur,” kata TAUD mengutip dari siaran pers, Rabu (25/9/2024).

TAUD juga menilai bahwa berdasarkan putusan tersebut Mahkamah Agung (MA) telah berhasil menjaga marwah kebebasan sipil yang menjamin warga negara memiliki hak untuk memberikan kritik terhadap pejabat publik tanpa harus khawatir dipidana.

“Putusan ini juga menandakan pentingnya perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan sebagaimana dikenal dengan konsep Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP),” ucapnya.

Pihaknya juga optimis dengan putusan tersebut menjadi harapan untuk orang-orang yang memperjuangkan isu kemanusaan dan lingkungan khususnya di Papua untuk memberikan suaranya.

“Putusan in sudah semestinya menjadi yurisprudensi bagi Majelis Hakim di setiap tingkat pengadilan ketika mengadili kasus-kasus kriminalisasi terhadap para aktivis/pembela HAM maupun lingkungan hidup,” tegasnya.

Sebagai informasi, TAUD atau Tim Advokasi Untuk Demokrasi merupakan tim hukum yang terdiri dari sejumlah nama. Di antaranya Asfinawati, Nurkholis Hidayat, Muhammad Isnur, Arif Maulana, Andi Muhammad Rezaldy, dan M. Al-Ayubi Harahap.

Haris Azhar dan Fatia terseret kasus dugaan pencemaran nama baik berawal setelah rilisnya vidio siniar perbincangan di kanal YouTube Haris Azhar bertajuk “Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam”.

Video tersebut viral dan pada 22 September 2021, Haris dan Fatia dilaporkan oleh Luhut ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporannya kemudian berlanjut dan keduanya mengikuti serangkaian persidangan.

Melalui persidangan pembacaan tuntutan pada 27 September, pihak Jaksa menuntut agar video YouTube yang menjadi awal kasus tersebut untuk dihapus. Namun, pihak Haris dan Fatia yakin bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana apapun terkait video tersebut.

Sehingga keduanya mengajukan nota pembelaan atau pledoi yang diketahui Haris dalam pembelaannya memohon untuk dilepas dari dakwaan dan tuntutan terhadap dirinya dan Fatia. Dia juga berharap supaya Majelis Hakim bisa membedakan kritikan dan hinaan.

Keduanya juga meyakini bahwa pembahasan yang mereka perbincangkan dalam video tersebut merujuk hasil riset. Adapun kasus Haris dan Fatia juga berhasil jadi sorotan publik terutama di antara kalangan aktivis.

Melansir dari Antara kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti berhasil menjadi sorotan publik di media sosial. Kasusnya juga menjadi sorotan di antara kalangan aktivis dan banyak di antaranya memberikan dukungan.

Beberapa aktivis banyak menilai bahwa kasus pencemaran nama baik tersebut menjegal hak kebebasan berpendapat. Sementara itu, sehari sebelum pembacaan vonis keduanya Januari lalu ada dua orang pegiat yang menggelar aksi mendukung pembebasan Haris dan Fatia.

Kedua orang tersebut mengenakan pakaian serba hitam dengan topeng berwarna putih. Kemudian terlihat poster yang berisikan tulisan seperti “Kita berhak kritis!” hingga “Bebaskan Fatia Haris”.

Adapun pada Senin, 8 Januari 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus bebas keduanya dari dakwaan pencemaran nama baik tersebut. Kemudian pada Rabu, 25 September 2024 Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan JPU sehingga keduanya tetap divonis bebas.