Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengungkapkan, dirinya menyambut baik berlanjutnya program tersebut.

Program ini merupakan langkah penting dalam transformasi dari penggunaan alat masak yang selama ini bergantung pada Liquefied Petroleum Gas atau gas LPG 3kg.

Selain itu, penggunaan alat masak berbasis listrik juga dapat membantu meringankan beban Pemerintah dalam mengimpor gas LPG 3kg.

"(Program) itu akan mengurangi ketergantungan atas LPG 3KG yang selalu kita impor setiap tahun dan itu volumenya naik terus. (Dengan pemberian AML) alat masak yang digunakan masyarakat kini bisa lebih ramah lingkungan," kata Eddy kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

"Ini adalah program yang kami anggap penting dan perlu, agar masyarakat tidak mengalami ketergantungan pada LPG 3kg. Itu juga akan mengurangi beban Pemerintah untuk kedepannya mengimpor LPG 3kg yang setiap tahunnya cenderung naik," ujarnya.

Impor Masih Besar

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita, menyoroti terkait rencana Pemerintah yang akan membagikan 137 ribu rice cooker, dengan anggaran yang disiapkan Rp182 miliar.

Ronny menyebut, sebenarnya rice cooker atau alat penanak nasi semacam itu sudah menjadi barang publik. Hampir semua keluarga di perkotaan memasak nasi memakai rice cooker. Bahkan sebagian masyarakat di pedesaan juga sudah menggunakan rice cooker.

Diketahui, sebelumnya program pembagian rice cooker tersebut diklaim memiliki banyak manfaat, di antaranya bisa mendorong penurunan emisi agar jauh lebih bersih, mengoptimalkan penggunaan listrik, dan yang paling utama adalah mampu menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Namun, menurut Ronny, pembagian ricecooker gratis tidak berpengaruh kepada upaya pemerintah dalam mengalihkan pengunaan energi dari gas ke listrik alias tidak akan terlalu berpengaruh dalam mengurangi konsumsi gas LPG.

"Karena LPG digunakan oleh masyarakat bukan untuk memasak nasi, tapi memasak yang lainya, terutama laul dan untuk UMKM. Sehingga pembagian ricecooker gratis tidak akan memberikan efek signifikan kepada pengurangan penggunaan LPG,"kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (1/8/2024).

Pertama, dengan membagikan rice cooker gratis untuk mengurangi penggunaan LPG adalah asumsi yang sulit diterima, karena selama ini masyarakat sudah menggunakan rice cooker di satu sisi, dan karena LPG digunakan bukan untuk memasak nasi.

Kedua, karena fakta di atas, maka ketika masyarakat menerima rice cooker gratis, besar kemungkinan hanya untuk mengganti rice cooker lama dengan yang baru. Artinya, tak ada perubahan apa-apa setelah itu.

"Soal dampak, menurut saya tak ada dampak signifikan, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan untuk mengurangi impor LPG. Jelas-jelas satu asumsi yang kurang tepat. Dampaknya nampaknya hanya pergantian ricecooker lama menjadi baru pada masyarakat penerimanya," pungkasnya.

Program pemberian rice cooker gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi energi rumah tangga. Program ini mendapat respons positif dari masyarakat dan akan dilanjutkan pada tahun ini.

Untuk mendapatkan rice cooker gratis, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat:

1. Warga Negara Indonesia

Syarat utama untuk mendapatkan rice cooker gratis adalah bahwa penerima manfaat harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia, sehingga hanya mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia yang berhak mendaftar.

2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Program ini khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, calon penerima manfaat harus dapat membuktikan bahwa mereka termasuk dalam kategori ini. Bukti dapat berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau dokumen lain yang menunjukkan status ekonomi.

3. Memiliki Akses Listrik

Rice cooker adalah perangkat elektronik yang memerlukan listrik untuk berfungsi. Oleh karena itu, penerima manfaat harus memiliki akses listrik di rumah mereka. Ini penting untuk memastikan bahwa rice cooker yang diberikan dapat digunakan dengan optimal dan tidak menjadi beban tambahan bagi keluarga yang tidak memiliki akses listrik.

4. Keanggotaan dalam Program Bantuan Sosial

Calon penerima manfaat diutamakan mereka yang sudah terdaftar dalam program-program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

5. Pendaftaran Melalui Kanal Resmi

Pendaftaran untuk mendapatkan rice cooker gratis harus dilakukan melalui kanal-kanal resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ini bisa berupa situs web resmi, kantor desa/kelurahan, atau posko pendaftaran yang dibuka khusus untuk program ini. Calon penerima manfaat harus mengikuti prosedur pendaftaran yang telah ditetapkan untuk memastikan data mereka tercatat dengan benar.

6. Verifikasi Data

Setelah pendaftaran, akan dilakukan proses verifikasi data oleh petugas yang ditunjuk. Verifikasi ini meliputi pengecekan dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan jika diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diberikan adalah benar dan calon penerima manfaat memenuhi semua syarat yang ditetapkan.