Selain mengunjungi Terminal BBM, BPH Migas juga melakukan rapat koordinasi rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat koordinasi tersebut meliputi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.

Hingga kini, sudah ada enam Pemprov yang menandatangani PKS dengan BPH Migas yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, dan Provinsi Jambi.

"Hal apa saja yang menjadi concern dan perhatian serta ada yang kurang jelas atau uneg-uneg dari pemerintah daerah agar disampaikan sehingga dapat kita bahas bersama hingga tuntas," ujar Saleh.

"Alhamdulillah dari enam provinsi yang telah menandatangani PKS dengan BPH Migas, semua sudah dapat kita selesaikan dan para pihak sudah mendapatkan penjelasan secara detail terkait substansi dan materi PKS ini," jelasnya.

Selaras dengan itu, Eman berharap agar PKS dapat dilakukan penandatanganan dalam waktu dekat.

“Kita harapkan dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat segera menyusul untuk penandatanganan PKS dengan BPH Migas," ujarnya.

"Dengan PKS ini, kami harapkan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah Kalimantan Timur semakin lancar dan semakin tepat sasaran,” imbuh Eman.

Di sisi lain, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Iwan Darmawan berharap agar PKS ini mampu memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya.

“Mudah-mudahan PKS antara BPH Migas dengan Pemprov Kalimantan Timur ini mampu memecahkan masalah seputar penyaluran dan distribusi BBM subsidi serta memudahkan koordinasi dan kolaborasi antara Pemprov Kalimantan Timur dengan Pemerintah Pusat, khususnya BPH Migas," ujarnya.

(*)