Dalam kesempatan tersebut, Halim memberi masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi. 

"Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran," ujar Halim. 

Sementara, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan agar penyaluran BBM di wilayahnya terkendali. Salah satunya dengan membuat satu tim Task Force yang akan melibatkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, Badan Usaha Penugasan, dan Hiswana Migas. 

"Pembentukan task force ini akan mengikat dengan Surat Keputusan Gubernur yang akan menjadi tempat koordinasi antara dinas, instansi pemerintah, badan usaha hingga asosiasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sehingga dapat menenangkan masyarakat dan dapat melakukan mitigasi," kata Rohidin. 

Dalam audiensi itu turut hadir Asisten II Provinsi Bengkulu Utara RA Denny, Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Donni Swabuana, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Bambang Agus Suprabudi, Region Manager Retail Sales Sumbagsel PT Pertamina Patra Niaga Awan Raharjo, Sales Area Manager Retail Bengkulu PT Pertamina Patra Niaga Moch. Farid Akbar, Fuel Terminal Manager Pulau Baai PT Pertamina Patra Niaga Erik Imam, Sales Branch Manager Rayon II Bengkulu PT Pertamina Patra Niaga Wiwiet Wijaya.