Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 11 Okt 2024, 15:36 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/regional/read/5745434/pj-gubernur-lampung-minta-daerah-lebih-proaktif-dalam-pengendalian-inflasi.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Lampung - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, pada Kamis (10/10/2024).

Pertemuan ini dihadiri oleh para Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, serta para kepala instansi terkait, termasuk Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA: Indonesia Deflasi 5 Bulan Beruntun, Ini Dampak Positif dan Negatifnya

Baca Juga

• Harga Emas Melesat Setelah Rilis Data Ekonomi AS, Jadi Level Segini
• Pemerintah Daerah Diminta Pertahankan Hasil Pengendalian Inflasi
• Mendag: Deflasi Lebih Sulit Ditangani daripada Inflasi

HLM ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada 7 Oktober 2024 lalu.

Samsudin mengatakan bahwa target inflasi tahun 2024 ditetapkan pada kisaran 1,5% hingga 3,5%. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya pengendalian yang ketat agar tidak terjadi inflasi yang tinggi atau bahkan deflasi.

Samsudin juga memberi perhatian khusus kepada daerah-daerah yang mengalami kenaikan signifikan pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sumatera.

"Kabupaten Pringsewu mencatat kenaikan tertinggi dengan 1,75%, diikuti oleh Tulang Bawang Barat sebesar 1,18%, dan Way Kanan dengan 1,13%. Kenaikan harga ini terutama dipicu oleh komoditas seperti daging sapi, daging ayam ras, cabai rawit, beras, dan bawang merah," kata Samsudin, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, Samsudin menyoroti deflasi yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji, yang sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan inflasi tertinggi.

Ia meminta kepala daerah untuk lebih proaktif dalam pengendalian inflasi, berbasis data, serta mengawasi stok pangan, terutama yang diatur oleh Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemudian, menginstruksikan agar pengawasan terhadap pelaku usaha diperketat guna mencegah kenaikan harga yang tidak wajar serta penimbunan barang. 

"Pengawasan ini harus melibatkan unsur dari TNI, Polri, dan Satgas Pangan. Semuanya harus turut serta mengawasi permasalahan ini," ungkapnya.

Bahkan, dia juga memberikan arahan pelaksanaan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, khususnya di daerah yang mengalami kenaikan harga, serta menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk menjaga pasokan.

“Gencarkan juga mengkampanyekan gerakan menanam untuk menumbuhkan kemandirian pangan masyarakat seperti menanam cabai atau komoditi lainnya yang dapat menyebabkan inflasi, kemudian lakukan komunikasi efektif dengan mengelola ekspektasi inflasi masyarakat, dengan menyampaikan informasi melalui media cetak dan media elektronik tentang perkembangan stok bahan pangan pokok strategis yang aman dan terkendali," pungkasnya.