Menurut Bakhtiar Sibarani, soal Masinton Pasaribu yang menyampaikan keberatan saat rapat KPU dan DPR karena pendaftarannya ditolak, seharusnya hal itu tidak mengubah sikap KPU.

"Bukan karena Masinton teriak-teriak, lantas KPU mengubah aturan. KPU harus punya sikap, ikuti aturan. KPU pusat harusnya bertanya kepada KPU di daerah, kenapa Masinton ditolak, apakah sesuai aturan atau tidak penolakan itu," ucapnya.

Dikatakan Bakhtiar, gagalnya Masinton mendaftarkan diri ke KPU Tapteng karena kesalahan sendiri. Ada beberapa hal yang tidak dipenuhi Masinton, sehingga tidak diterima saat mendaftar.

"Yang saya tahu persoalannya soal akses ke Silon, karena PDI Perjuangan sebelum mendaftarkan Masinton ke KPU sudah memberikan dukungan ke pasangan calon lain, sehingga Silon-nya tidak bisa diakses," ujarnya.

"Kalau kasusnya begitu, PDI Perjuangan harus mendapatkan persetujuan partai lain untuk memindahkan dukungan. Tidak bisa asal memindahkan dukungan. Itu ada di Juknis yang tertuang dalam keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024," lanjutnya.

Bakhtiar menilai, jika memang ada perubahan kembali aturan kepada daerah yang hanya ada calon tunggal, itu harus dilakukan di semua daerah yang hanya ada satu calon.

"Bukan khusus di daerah yang ada penolakan di KPU. Karena penolakan yang terjadi pasti karena bertentangan dengan aturan yang dibuat KPU itu sendiri," terangnya.

Bakhtiar Sibarani kembali mengingatkan agar KPU tidak asal mengubah aturan terkait Pilkada 2024. Dia khawatir, perubahan aturan yang terus dilakukan KPU membuat masyarakat resah.

"Masyarakat jadi bingung, resah juga melihat kondisi KPU ini. Jangan sampai begitu. KPU harus bersikap tegas. Ini bukan persoalan Masinton akan maju. Kalau kami tentu akan menghadapi siapapun pesaingnya, asal sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.