Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persatuan.

Hal ini disampaikannya dalam rangka menghadapi Pilkada 2024.

Ade tak pungkiri bakal ada perbedaan politik diantara masyarakat yang memiliki hak pilih, terlebih di Pilkada 2024. Namun, menurut dia, hal tersebut tak boleh sampai merusak kerukunan.

"Kita tetap merawat kesatuan dan persatuan. Nanti kembali lagi fokus pada kehidupan yang baik, berbeda pilihan itu pasti tetapi yang harus kita lakukan adalah menjaga Kamtibmas, menjaga keutuhan bangsa," kata Ade di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia menegaskan, Polda Metro Jaya siap mengamankan setiap tahapan Pilkada serentak. Dia juga mengajak peserta pilkada untuk ikut sama-sama menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing.

"Bagi yang terlibat, yang mencalonkan diri mohon sama-sama kita menjaga ketertiban," ucap Ade.

Dia pun menuturkan, Polda Metro Jaya telah melakukan koordinasi lintas sektoral berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan pilkada.

"Itu stakeholder sudah dilibatkan semua rekan-rekan TNI, BIN, Pemprov DKI, KPUD, Bawaslu, tidak hanya Bawaslu DKI ya. Karena wilayah Polda Metro Jaya ada sebagian wilayah di Banten. Jadi Bawaslu Banten, Bawaslu Jawa Barat juga terlibat," tandas dia.   

Konflik sosial rentan terjadi dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Perbedaan pilihan bisa menjadi pemicu apalagi kalau ada pihak tak bertanggungjawab membuat isu-isu politik melalui kabar bohong atau hoax.

Polres Rokan Hulu sebagai salah satu unsur pengamanan di Pilkada 2024, meminta masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh adat, menyelesaikan secara cepat sebelum meluas.

"Apabila terjadi, pemuka masyarakat dan unsur pimpinan kecamatan harus meminimalisir agar tidak meluas," kata Kapolres Rokan Hulu Ajun Komisaris Besar Budi Setiyono SIK, Jum'at siang, 6 September 

Hal tersebut disampaikan Budi saat menggelar Jum'at Curhat dan Cooling System Pilkada Serentak di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Hadir unsur pimpinan kecamatan, tokoh adat dan tokoh agama.

Budi menjelaskan, perbedaan pilihan merupakan hal wajar dalam kontestasi Pilkada. Hal ini harus disikapi dengan baik sehingga perbedaan tidak menjadi pemecah persatuan.

Masyarakat diminta jangan mau dipecah belah isu politik dan diprovokasi pihak tak bertanggungjawab. Apalagi isu itu sengaja diciptakan untuk menyudutkan salah satu calon kepala daerah.

"Waspadai kampanye hitam selama tahapan Pilkada, jangan mudah percaya berita hoax dan jangan golput, wujudkan Pilkada damai," kata Budi.