Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 20 Agu 2024, 13:45 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5678516/pemkot-depok-dinilai-gagal-atasi-masalah-sampah.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan sampah menjadi momok pekerjaan rumah Pemerintah Kota Depok yang belum mendapatkan penanganan secara serius. Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menilai Pemerintah Kota Depok gagal dalam menangani sampah.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah mengatakan, Pemerintah Kota Depok yang dipimpin Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, dinilai gagal dalam mengatasi berbagai persoalan. Salah satunya, permasalahan sampah yang kini tidak kunjung selesai.

BACA JUGA: Kota Depok Mulai Buang Sampah ke TPPAS Lulut-Nambo, Dapat Jatah 10 Ton per Hari

BACA JUGA: Pemkot Depok Siapkan Langkah Jangka Panjang untuk Penanganan Sampah TPA Cipayung

BACA JUGA: VIDEO: Pemkot Depok Bakal Laporkan Kader PDIP yang Buang Sampah di Kantor Wali Kota

Baca Juga

• Optimalkan Pengelolaan Sampah, Pemkot Depok Luncurkan Gerakan D'GoBer
• Dapat Bantuan Rp5,6 Miliar dari Kemenkeu, Pemkot Depok Gulirkan Pangan Lokal Cegah Stunting
• Carut Marut Kemacetan Depok di Tengah Kebahagiaan Pemkot Raih Penghargaan dari Kemenhub

“Semua kota, kabupaten, dan provinsi punya persoalan sampah, tapi mereka pikirkan dan mereka tanggulangi,” ujar Hamzah, Selasa (20/8/2024).

“Nggak punya solusi bagaimana menanggulangi, cuma wacana untuk membela diri,” tegas Hamzah.

Hamzah turut menyindir PKS yang telah menguasai Kota Depok hampir 20 tahun, dinilai tidak mampu berbuat sesuai dengan RPJMD.

“20 tahun kita berikan kekuasaan pada sebelah, tapi hampir 60 persen di dalam RPJPD itu enggak nyambung,” jelas Hamzah.

Diketahui permasalahan sampah di Kota Depok banyak dikeluhkan masyarakat, disertai sempat tertutupnya TPA Cipayung yang mengalami longsor sampah. Pemerintah Kota Depok telah membuka kembali TPA Cipayung untuk menampung sampah Kota Depok.

“Tata kelola Pemerintahan Kota Depok ini berantakan karena RPJPD pada 2016 sampai dengan tahun 2024 tidak dipakai RPJMD-nya," ucap Hamzah.

Selain permasalahan sampah, tata kelola pada permasalahan jalan atau kemacetan, tidak dilakukan pembenahan Pemerintah Kota Depok. Akibatnya, terjadi kendala sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat Kota Depok.

“Sekarang akhirnya sampah ini terkendala, tidak bisa diapa-apain, cuma wacana solusinya nggak ada,” tutur Hamzah.

DPRD Kota Depok telah berusaha dan berjuang untuk melakukan penataan Kota Depok melalui badan anggaran. Namun usaha yang dilakukan DPRD Kota Depok tidak ditindaklanjuti dengan serius Pemerintah Kota Depok.

“Sementara sampah sudah menggunung, 20 tahun PKS berkuasa, saya akan bongkar datanya, karena saya Ketua Pansus RPJPD, tunggu waktunya saya akan bongkar pakai data,” kata Hamzah.