Sebagai profesor di bidang hukum, Mahfud menegaskan jilbab adalah hal biasa, akan tetapi masih saja ada yang menganggap memakainya sebagai ekstrem radikal. Sama halnya ketika ada bapak pejabat, rektor, profesor yang membawa sajadah, dan memakai baju koko, serta bersongkok dituduh radikal ekstrem dan anti-Pancasila, anti-NKRI.

“Padahal mereka adalah pencinta dan pembela Pancasila dan NKRI yang sedang menerapkan kesolehan atau kebaikan menurut keyakinannya tanpa melanggar konstitusi dan hukum. Banyak yang tidak bisa membedakan antara ekstremis radikal dan orang saleh yang taat beragama,” ungkap Mahfud.

Mahfud menegaskan, Indonesia merdeka berdasarkan konstitusi. Maka tidak boleh ada kewajiban maupun larangan terhadap orang mau berjilbab atau tidak jilbab.

“Berjilbab tidak (perlu) diwajibkan, tetapi juga tidak boleh dilarang seperti halnya kita, tidak boleh melarang orang memakai rok jas atau baju batik, merdeka!,” Mahfud menandasi.

Sebagai informasi, sengkarut soal aturan berjilbab sedang ramai dibahas pasca-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam aturan petugas pengibar bendera pusaka diminta untuk tak mengenakan jilbab. 

Kebijakan BPIP itu pun menuai protes dan kecaman dari masyarakat. Hingga akhirnya Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta maaf.