Ia mengungkapkan, sidang perkara ini akan dilanjutkan pada 12 Agustus nanti dengan agenda mendengarkan sejumlah pihak diantaranya ahli dari pemohon.

"Sidang ditunda pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, keterangan PP IPPAT dan tambahan keterangan PP INI serta ahli dari para pemohon," tegas Saiful Anam.

Dalam sidang di gedung MK, para pemohon, pemerintah dan PP INI versi KLB maupun versi Kongres tampak hadir.

Pada kesempatan tersebut DPR belum hadir dan PP IPPAT juga tidak hadir karena menganggap tidak relevan dengan permohonan yang diajukan.

Hakim Majelis Konstitusi Suhartoyo mengatakan, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan IPPAT tidak dapat dipisahkan dari notaris.

Sementara itu, PP INI versi Kongres yang dihadiri oleh Ketua umum Tri Firdaus Akbarsyah dan Agung Iriantoro selaku Sekretaris umum, menyampaikan, pada dasarnya PP INI dirugikan atas pembatasan usia jabatan notaris.

"Banyak notaris yang tidak mendapatkan kepastian pekerjaan setelah pensiun," terangnya.

Menurut Agung Iriantoro, kerugian yang nyata-nyata diderita oleh para notaris dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUJN yaitu berpotensi tidak memiliki pekerjaan setelah pensiun menjadi notaris dan berpengaruh tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga dan bahkan karyawan.

Sedangkan, PP INI versi KLB yang diwakili oleh Sekretaris umum Amriyati Amin menyerahkan sepenuhnya kepada hakim Mahkamah Konstitusi.

"Saya yakin terhadap kenegarawanan Majelis Hakim Konstitusi," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut nampak Hakim Konstitusi Suhartoyo, Arief Hidayat, Arsul Sani, M. Guntur Hamzah, Danies Yusmic P. Foekh dan Saldi Isra antusias memberikan tanggapan atas keterangan PP INI baik versi kongres maupun versi KLB.

Suhartoyo misalnya sangat menyayangkan adanya perpecahan antar PP INI versi KLB maupun versi Kongres, ia menyatakan pengguna jasa notaris jadi ragu karena dibayangi pertikaian.

Kemudian Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga memberikan saran agar terdapat data pelanggaran yang dilakukan oleh para notaris. Apakah pelanggaran lebih banyak dilakukan yang muda atau yang tua.

"Semestinya makin tua makin teliti dan lebih berhati-hati," kata Arief Hudayat.

Sementara itu Hakim Konstitusi Arsul Sani menekankan pada urgensi perbedaan dengan permohonan sebelumnya untuk menghindari open legal policy.

Tidak hanya itu Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah juga menekankan pada usia produktifitas manusia, apakah masih produktif usia 70 tahun.

Sementara, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan arahan agar para pemohon dan pihak terkait harus lebih memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa permohonannya tersebut tidak open legal policy.