Sementara itu, saat hadir dalam cara penandatangan Perjanjian Pelaksanaan SPI 2024 di Gedung KPK Jakarta, Ghufron mengungkapkan,dari tahun ke tahun semakin banyak koruptor yang telah ditindak oleh tim penyidik.

Namun tidak menutup kemungkinan dari setiap kasus yang ditangani modus yang ditemukan semakin berevolusi.

"Semakin hari semakin dikejar, semakin banyak ditangkap, ternyata korupsinya lebih cepat bereproduksi. Semakin canggih modusnya, semakin buas," ungkap dia.

Ghufron membeberkan selama 10 tahun terakhir KPK telah mengungkapkan 1.607 kasus korupsi. Diantara ribuan kasus tersebut modus yang kerap dijumpai yakni suap.

"Perkaranya, bayangkan dari 2004-2024 saat ini sudah total sekitar 1.607 perkara. Modusnya, paling banyak masih penyuapan, baru kemudian disusul kedua dalam area apa? Dalam pengadaan barang dan jasa," beber Ghufron.

"Selanjutnya, di pemungutan liar dan pemerasan, baru kemudian suap-suap di perizinan. Itu modus perkaranya," lanjut dia.

Dari pelbagai modus dan kasus, pihak swasta lah yang paling sering terlibat. Sementara untuk pejabat negara berada di urutan kedua. Lebih rincinya lagi, dari segi instansi paling banyak terlibat adalah Pemerintah Daerah (Pemda).

"Dari instansinya, paling banyak pemda yaitu kabupaten/kota, karena memang jumlahnya lebih luas. kemudian diikuti oleh kementerian dan lembaga, ketiga pemerintah provinsi, lantas DPRD, BUMN, BUMD dan lembaga negara non kementerian. itu instansinya," bebernya.

Menurut Ghufron pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan dengan penangkapan pelaku. Tapi harus ada tindak pencegahannya.

Sebab di masyarakat Indonesia sendiri semakin permisif dengan pemberian amplop-amplop dalam proses pemilihan pemimpin.

"Masyarakat semakin permisif. Tidak melihat lagi amplop-amplop pilkada, pileg, maupun pilpres itu sebagai sebuah hal yang negatif, tabu, atau kemudian diharamkan. Tidak ada. Ini wajah kita. Wajah korupsi di Indoensai saat ini," tutupnya.