Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 28 Jul 2024, 15:34 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5656718/pp-muhammadiyah-resmi-terima-konsesi-tambang-dari-pemerintah.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima tawaran konsesi tambang atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir saat konferensi pers di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

"Muhammdiyah siap menerima (izin) pengelolan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak," ujar Haedar Nashir dilansir dari Antara, Minggu (28/7/2024).

BACA JUGA: Rencana Pertemuan Prabowo Megawati, Muhammadiyah Bakal Bangun RS dan Sekolah di IKN

BACA JUGA: Top 3 Islami: Amalan agar Diringankan Segala Urusan Hidup Menurut UAH, Sikap Makmum saat Imam Baca Qunut Sholat Subuh padahal Dia Tidak

BACA JUGA: Ketum PP Muhammadiyah soal Izin Tambang: Jangan Underestimate, Kami Juga Bisa Bangun Sekolah

Advertisement

Baca Juga

Menkominfo Budi Arie Imbau Pemda Waspadai Iklan Judi Online di Situs Resmi

Buntut Kasus Pesilat Keroyok Polisi, PSHT Jember Dibekukan

Puan Ungkap Peluang PDIP Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024

Haedar mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian sebelum memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. Menurutnya, hasil pertambangan bisa dimanfaat dan dikembangkan bagi kesejahteraan umat.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengungkapkan, pihaknya telah mencermati dan menerima masukan dari sejumlah ahli sebelum menerima konsesi tambang. Hal tersebut kemudian dibahas di rapat pleno PP Muhmmadiyah pada 13 Juli 2024.

Adapun pertimbangan menerima izin tambang, jelas Mu'ti, di antaranya adalah kekayaan alam merupakan anugerah Allah SWT dan manusia diberikan wewenang untuk mengelola.

"Memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup material dan spiritual dengan tetap menjaga keseimbangan dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi," ujar dia.

Sebelumnya, Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief buka suara soal kabar bahwa Muhammadiyah telah menerima konsesi tambang tambang dari pemerintah.

Hilman memastikan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah terkait konsesi tambang dari pemerintah. Ia mengatakan, pihaknya akan mengumumkan keputusan tersebut saat konsolidasi nasional di Yogyakarta pada akhir Juli 2024.

"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu-Ahad di Yogyakarta, nanti tunggu itu saja pernyataannya," ujar Hilman Latief dilansir dari Antara, Kamis (25/7/2024).

Beredar kabar bahwa Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab soal isu tersebut.