Dengan berlinang air mata, Sandi menunjuk mobil pemadam tidak dapat bekerja maksimal. Sandi mencontohkan mobil unit 1.000 liter tidak dapat bekerja karena dalam perawatan, sedangkan mobil unit 8.000 liter tidak dapat menyedot air.

“Itu buktinya, mobil unit ini, warga menilai pak, warga tadi saksinya, ada saksi juga wartawan Pak, karena mobil 1.000 liter masih perawatan ga bisa di pakai. Mobil unit 8.000 lagi diusahakan anak-anak isi air, karena enggak bisa nyedot,” ucap Sandi.

Sandi turut menyindir pejabat DPKP Kota Depok yang menganggap apabila terjadi kendala pada pelaksanaan pemadaman, dapat meminta bantuan dari UPT lainnya. Sandi menilai, karena kerusakan mobil damkar dan meminta bantuan dari UPT lain, menyebabkan keterlambatan penanganan kebakaran.

“Kalau dibilang Bapak butuh bantuan UPT lain, itu terlambat, jadi lama makan waktu, akhirnya satu gereja habis, Pak,” ungkap Sandi.

Menurut Sandi, apabila sarpras operasional DPKP tidak memiliki kendala, penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan baik.

Sandi pun menyindir kembali Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yang menyebut dirinya tidak memiliki etika karena memviralkan kendala sarana operasional DPKP tempatnya bekerja. 

“Untuk Bapak Wakil nyalahin saya, bilang saya enggak ada etika, saya sudah bicarakan semenjak saya viral. Ini buktinya yang kuasa ngasih lihat Pak, masyarakat kasih lihat. Untuk masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf, selamat malam Pak,” ucap Sandi memungkasi.

Sebelumnya, Waki Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, kerusakan mesin chainsaw yang diviralkan yakni berupa alat pemotong pohon, penanganan pohon tidak hanya di DPKP namun terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Menurutnya, apabila terjadi penanganan pohon tumbang dapat berkoordinasi dengan DLHK.

“Selama ini juga DLHK yang bekerja, jadi enggak usah khawatir, kerja enggak sendiri, pasti kita punya sistem dan untuk pohon, kita banyak dibantu DLHK,” ujar Imam, Senin (22/7/2024).

Imam menegaskan apabila terjadi permasalahan di dalam instansi kedinasan, tidak harus dibawa keluar atau publik. Hal itu bersifat kelembagaan sehingga dapat diselesaikan di instansi tersebut.

“Kalau ada masalah, tidak usah dibawa keluar karena ini kan memang lembaga, sebaiknya memang diselesaikan di dalam dulu. Sebuah etika lah ya,” tegas Imam.

Imam menganalogikan, seorang pegawai yang bekerja di satu instansi dan menjelekkan instansinya, justru memberikan paradigma negatif dan merugikan instansi tersebut. Terlebih, pegawai tersebut mendapatkan gaji dari instansi atau Pemerintah Kota Depok.

“Apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh Pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam, kita perbaiki bersama-sama, jangan dibuat dikeluarin ya,” ucap politikus PKS ini.