BGCE sendiri jika dibedah lebih lanjut, untuk blue economy akan fokus antara perekonomian dan konservasi lingkungan dalam konteks maritim dan daerah pesisir. Kemudian green economy akan menekankan pada ekonomi, lingkungan dan kepedulian. Lalu circular economy akan mengutamakan aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui proses dan perputaran material untuk memaksimalkan fungsi ekosistem dan kesejahteraan manusia. 

Meski telah dipetakan dan minat wisatawan akan tourism sustainability baik, Agustini menyambung bahwa bahwa konsep sustainability sendiri masih belum mengkristal pemahamannya di masyarakat, terutama bagi industri. Ia menyebut bahwa pariwisata sebenarnya adalah bisnis yang memanfaatkan apa yang sudah ada, maka untuk bisa berlangsung di masa depan sebuah destinasi harus dijaga kelestariannya.

"Destinasi adalah given, jadi bagaimana cara mengelolanya, awareness perlu ditingkatkan," terang Ayu lagi.

Agustini menambahkan bahwa pengukuran penerapan BGCE memiliki tantangan karena belum banyak stakeholder pariwisata yang melakukan kegiatan BGCE secara konsisten dan spesifik. Selain itu sulitnya melakukan kuantifikasi terhadap dampak kegiatan BGCE dan kurangnya kompetensi SDM untuk melakukan pengukuran dampak kegiatan BGCE. 

Regulasi sebagai landasan penerapan BGCE menurut Agustini sangat diperlukan untuk mempermudah tercapainya tujuan. Namun tetap perlu ada upaya menyempurnakan regulasi yang ada, khususnya Permenparekraf No.9 Tahun 2021, agar dapat mengakomodasi prinsip-prinsip BGCE secara lebih baik. 

Prinsip pariwisata berkelanjutan juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian ada pula Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Laut. 

Agustini menambahkan bahwa pariwisata berkelanjutan bisa tercapai dengan regulasi pendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan dukungan finansial. Tak kalah penting harus ada peningkatan kapasitas SDN, transparansi produk atau destinasi, jaminan keamanan, hingga memberdayakan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan yang menyeluruh, serta penegakan hukum dan regulasi.

Adapun pariwisata berkelanjutan bukan lagi opsi, tetapi jadi arus utama dalam pengelolaan sektor penting penyumbang devisa di Indonesia. Untuk itu, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) meluncurkan Buku Putih Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo pada puncak perayaan World Tourism Day (WTD) di Taman Parapuar, pada Jumat malam, 27 September 2024. 

Peluncuran itu disebut sebagai tonggak penting dalam pengembangan kawasan Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang inklusif dan berkelanjutan. Proses penyusunannya melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, tokoh-tokoh budaya, praktisi kepariwisataan, dan beberapa narasumber terkait. 

Dokumen yang disebut pula sebagai policy statement itu bertujuan menyampaikan informasi dan rekomendasi mengenai isu-isu dalam pengembangan pariwisata dan sekaligus merupakan wujud nyata dari rangkaian diskusi, kajian, dan konsultasi mendalam yang melibatkan para pemangku kepentingan di berbagai sektor.

Fokus utamanya adalah untuk memberikan arahan dan panduan komprehensif dalam mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan, alam, dan budaya lokal. Arahan itu akan efektif bila seluruh pihak yang terlibat punya komitmen kuat dan berkolaborasi dalam mewujudkannya.

"Buku Putih ini diharapkan menjadi rujukan pengambilan kebijakan untuk isu strategis yang urgent dan menjadi perhatian pada wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo dan Flores secara keseluruhan," kata Plt. Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh, dalam sambutan, dikutip dari rilis yang diterima Tim Lifestyle Liputan6.com, Minggu, 29 September 2024.