Sistem EES akan mencatat nama pelancong, data biometrik, dan tanggal serta tempat masuk dan keluar. Pemindaian wajah dan data sidik jari akan diambil setiap tiga tahun dan berlaku untuk beberapa perjalanan dalam periode tersebut.

Kebijakan ini akan berlaku saat memasuki semua negara anggota UE, kecuali Siprus dan Irlandia, serta empat negara non-UE di wilayah Schengen seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. EES bisa mengidentifikasi pelancong yang melebihi waktu yang diizinkan di wilayah Schengen (90 hari dalam jangka waktu 180 hari).

"Dengan EES, kami akan tahu persis siapa yang memasuki wilayah Schengen dengan paspor asing," kata Johansson. "Kami akan tahu jika orang tinggal terlalu lama, untuk melawan migrasi ilegal, dan EES akan mempersulit penjahat, teroris, atau mata-mata Rusia untuk menggunakan paspor palsu berkat identifikasi biometrik, foto, dan sidik jari."

Di Inggris dan tempat lain, ada kekhawatiran bahwa EES dapat meningkatkan penundaan di pos pemeriksaan perbatasan. Dalam laporan Dewan Eropa yang dirilis oleh lembaga nirlaba Statewatch, berbagai negara menyatakan kekhawatiran atas penundaan penerapan EES. 

Tahun lalu, mereka mengatakan jumlah waktu yang harus mereka gunakan untuk menguji sistem sebelum peluncurannya berkurang dengan cepat. Pihak berwenang Prancis akan mengoperasikan pemeriksaan perbatasan EES di Pelabuhan Dover, Eurostar, dan Eurotunnel di Inggris.

Badan pemerintah dan perwakilan industri pariwisata mengatakan bahwa EES kemungkinan akan menyebabkan antrean panjang untuk lalu lintas feri yang berlayar dari Dover ke Calais. Guy Opperman, seorang menteri di departemen transportasi Inggris, telah menjelaskan bahwa skema tersebut akan memiliki peluncuran terbatas enam bulan untuk membuat prosesnya lebih sederhana.

Jika sampai pada situasi sejumlah antrean atau penundaan, ketentuan tindakan pencegahan yang lebih fleksibel memungkinkan kebebasan yang jauh lebih besar untuk kendaraan, bus, truk berat, dan mobil, katanya. Itu akan bisa mengatasi banyak antrean dan kemacetan di perbatasan.

Negara-negara lain juga masih mengerjakan rencana implementasi EES. Komisi Eropa telah menyarankan bahwa sistem tersebut mungkin perlu diperkenalkan secara bertahap dan fleksibel untuk mengurangi kemungkinan waktu tunggu yang lama di perbatasan. 

Sekitar enam bulan setelah peluncuran EES, Sistem Informasi dan Otorisasi Perjalanan Eropa (ETIAS) akan diperkenalkan. Skema baru ini mewajibkan warga negara non-UE yang tidak memerlukan visa UE untuk mendapatkan otorisasi perjalanan untuk memasuki blok tersebut (berbeda dengan EES yang merupakan sistem pemantauan penyeberangan perbatasan oleh warga negara ketiga).

Pengabaian visa akan diwajibkan bagi siapa pun yang ingin mengunjungi wilayah Schengen dalam jangka pendek. ETIAS awalnya dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada November 2023. Namun, Komisi Eropa kini menyatakan bahwa sistem ini akan berlaku pada 2025.

Meskipun tanggal pastinya belum ditentukan, UE sebelumnya mengindikasikan bahwa ETIAS akan diperkenalkan lima hingga enam bulan setelah EES. Ada kemungkinan periode implementasi dengan sistem ini diperkenalkan secara bertahap bersamaan dengan Sistem Masuk/Keluar. Pelancong akan dapat mengajukan permohonan ETIAS secara online sebelum perjalanan mereka dengan biaya 7 Euro atau setara Rp120 ribuan.

Setelah disetujui, otorisasi perjalanan elektronik akan terhubung secara elektronik ke paspor mereka dan berlaku selama tiga tahun. Dengan berbagai perubahan ini, pelancong non-UE yang sering mengunjungi wilayah Schengen perlu memperhatikan persyaratan baru ini untuk memastikan perjalanan mereka tetap lancar dan sesuai regulasi.