Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 15 Sep 2024, 11:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/crypto/read/5701641/as-blokir-bisnis-dan-aset-pengusaha-asal-kamboja-imbas-penipuan-kripto.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pebisnis asal Kamboja atas tindakan penipuan siber dan kripto. Sanksi itu berupa pemblokiran bisnis dan aset di AS.

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada pengusaha Kamboja, Ly Yong Phat, konglomerat dari perusahaan L.Y.P. Group, dan beberapa propertinya, termasuk O-Smach Resort. Dia telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia terkait dugaan perdagangan manusia dan kerja paksa untuk pusat penipuan daring yang berfokus pada penipuan mata uang kripto.

BACA JUGA: The Fed Turunkan Suku Bunga Picu Bitcoin Melonjak, Bagaimana Dampaknya ke Pasar Kripto?

BACA JUGA: Momentum The Fed Pangkas Suku Bunga, Bitcoin Menanjak Kisaran USD 60.000

Baca Juga

• Penulis Ternama Robert Kiyosaki: Bitcoin Bakal Menghijau Usai The Fed Pangkas Suku Bunga
• Korea Selatan dan Hong Kong jadi Pasar Kripto Terbesar di Asia Timur
• Donald Trump Jadi Pemimpin AS Pertama Transaksi Pakai Bitcoin

Menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan, banyak dari penipuan ini, termasuk yang dijalankan oleh bisnis Ly, melibatkan korban yang dimanipulasi untuk berinvestasi dalam mata uang virtual atau skema valuta asing dengan alasan palsu.

"Dalam banyak kasus, ini melibatkan upaya meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam mata uang virtual, atau dalam beberapa kasus, skema valuta asing over-the-counter, semuanya dengan maksud untuk menipu mereka agar kehilangan dana mereka. Penipuan ini sebagian besar dilakukan oleh organisasi kriminal yang bermarkas di Asia Tenggara," tulis Departemen Keuangan AS, dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (15/9/2024).

Sanksi tersebut memblokir semua aset Ly dan bisnisnya yang berbasis di AS, serta melarang warga AS terlibat dalam transaksi yang melibatkan entitas ini. Ini termasuk transaksi dengan mata uang kripto, dana, atau layanan terkait.

Tindakan OFAC ini sesuai dengan Perintah Eksekutif 13818, yang memperluas Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global. Aturan ini bertujuan memerangi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang serius, khususnya yang terkait dengan mata uang virtual dan skema investasi penipuan.