Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 08 Agu 2024, 12:47 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/bisnis/read/5667128/pengusaha-tekstil-kritik-keras-kemendag-gara-gara-hal-ini.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mengkritik pernyataan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Moga Simatupang terkait barang impor ilegal seperti produk tekstil bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar industri.

Koordinator AMTI Agus Riyanto, mengatakan pernyataan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang merupakan pernyataan yang blunder fatal. Pernyataan beliau dinilai merupakan cerminan bahwa penindakan satgas impor ilegal hanyalah sebatas gimmick.

BACA JUGA: PHK Massal Industri Tekstil, Asosiasi Minta Jokowi Ganti Menkeu hingga Dirjen Bea Cukai

BACA JUGA: Produsen Tekstil RI Makin Menderita Gara-Gara Sri Mulyani, Kok Bisa?

BACA JUGA: Sri Mulyani Bongkar Kondisi Industri Tekstil Usai Babak Belur Dihajar Barang Impor

Baca Juga

• 7 Jenis Barang Impor Ini Bakal Tak Bisa Masuk Lewat Pelabuhan di Jawa
• Industri Tekstil Mulai Bangkit, Mau Bukti?
• Industri Tekstil Lebih Butuh Kepastian Bea Masuk Kain Impor daripada Insentif Fiskal

“Tidak ada industri yang pakai produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya. Kalau pun sebagai bahan bakar, pastinya industri pakai hasil sisa produksi atau olahannya sendiri karena mereka juga harus efisiensi. Saya yakin kalau pun diambil oleh industri, itu pasti untuk dijual ke pasar, tanpa adanya produksi. Sama aja bohong produk impor ilegal masuk ke pasar. Jadi penindakan ini kelihatannya cuma gimmick saja,” kata Agus, Kamis (8/8/2024).

Pihaknya juga meminta untuk Satgas Impor Ilegal ini saling berkerjasama untuk mengungkap siapa yang membebaskan produk impor ilegal ini.

Kinerja Bea Cukai

Kinerja Bea Cukai juga menjadi sorotan Agus karena lembaga tersebut sebagai pintu masuk dan keluar produk ekspor atau impor.

“Satgas ini harus kerja sama. Di sana juga ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kepolisian dan Kejaksaan. Semuanya saling terkait," ujarnya.

"Bea Cukai juga harus buka-bukaan siapa yang membebaskan produk tersebut. Karena mereka (Bea Cukai) lah yang menjadi gerbang awal masuk produk asing ke Indonesia. Produk ini masuk menggunakan kontainer, bukan dari kapal-kapal kecil. Artinya, mereka masuk dari pelabuhan yang diawasi oleh Bea Cukai,” tambah Agus.