Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan skenario pembentukan family office bakal rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024.

Demi mempercepat pembentukan family office, Luhut beberapa waktu lalu telah mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menurut dia, Pemerintah Indonesia puas dengan pendampingan Abu Dhabi dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment Authority (INA).

"Sekarang saya ketemu kemarin sama menterinya di sana, Dia juga memberikan pengalaman-pengalaman mereka. Saya lapor pada Presiden Jokowi, beliau juga mengapresiasi untuk itu," ujar Menko Luhut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dari hasil berguru tersebut, Luhut mendapati pelajaran tentang pentingnya kepastian hukum dalam pembuatan family office. Ia mendesak urgensi adanya pengadilan arbitrase yang memakai hakim internasional.

"Saya lapor presiden, yaudah pak kita tiru aja hakim yang dipakai oleh Singapura, dipakai oleh Abu Dhabi, atau dipakai Hong Kong, yaitu kita pakai disini. Dengan begitu akan memastikan, akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang investasi kemarin," ungkapnya.

Selain itu, Luhut juga menyinggung soal insentif pajak agar keluarga konglomerat dunia mau menyimpan uangnya di Indonesia. Kebijakan itu dibarengi dengan kewajiban agar mereka mau menanamkan investasi dari uang yang ditaruhnya di Tanah Air.

"Tadi masih kita bicara sekarang mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan dan berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk me-run office-nya disini," tutur dia.

"Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini," tegas Luhut.