Sebelumnya, Anas mengumumkan pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada Agustus 2024. 

Penundaan ini disebabkan oleh sejumlah kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasi ke pihaknya.

"Sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS," kata Anas kepada media, Jakarta, Senin (29/7/2024). 

Anas menyebut, proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.

"Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami," ujar dia. 

Ia bilang pihaknya hingga kini masih menunggu K/L dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi. Ia berjanji setelah formasi telah terkumpulkan sesuai dengan target nasional, maka proses rekrutmen akan segera berjalan. 

"Setelah mengusulkan pun akan kita verifikasi, formasinya sesuai dengan target nasional nggak? Misalnya, kita akan minta ada auditor. Ternyata mereka gak mengusulkan auditor, yang diusulkan tenaga teknis. Nah padahal tenaga teknis ini sudah kita kurangi karena nanti terdistruksi oleh digital," terang Anas. 

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) memastikan proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme tinggi.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas saat acara anugrah ASN, Selasa (30/7/2024). Abdullah Azwar Anas menuturkan, sebelumnya rekrutmen ASN sering tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme yakni penempatan anak, saudara, dan kerabat tertentu dalam jabatan ASN, terutama setelah pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Yang dulu ASN ini direkrut dengan tidak transparan, honorer, isinya ASDP. Apa ASDP? Anak Sodara dan Ponakan. Apalagi Habis Pilkada. Waduh, Habis Pilkada ini enggak di semua tempat. Sebagian saja," ujar Anas.

Ia menuturkan, proses rekrutmen yang lama sering kali memprioritaskan relawan tim sukses atau pihak-pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi yang memadai. 

"Relawan tim sukses paling gampang masuk di Satpol PP karena tidak perlu kompetensi yang hebat, cukup baris-baris. Tapi sekarang sudah enggak. Seleksinya sudah berat," tambah Anas.

Anas menuturkan, pemerintah ingin mengubah siklus negatif ini menjadi siklus positif dengan meningkatkan kualitas rekrutmen dan pelayanan publik. 

"Kita ingin berubah dari siklus negatif ini ke siklus positif. Karena rekrutmen PNS yang tidak profesional mengakibatkan pelayanan publik yang tidak berkualitas," ujar dia.

Anas juga mencatat ketidakprofesionalan dalam birokrasi berdampak pada lambatnya proses perizinan dan investasi, serta menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. 

"Investasi terhambat karena urusan izin-mengizin yang tidak segera selesai. Ini menggambat lapangan pekerjaan dan menjadikan pemda sebagai tempat penitipan bagi oknum tertentu," tutur dia.

Target pemerintah ke depan adalah meningkatkan kualitas rekrutmen, memastikan birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang baik, dan peningkatan investasi. 

"Rekomendasi berkualitas, birokrasi profesional, pelayanan yang bagus, investasi meningkat, dan seterusnya,” kata Anas.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com