Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas menegaskan proses rekrutmen CPNS 2024 tidak akan ditunda. Meski, dalam waktu dekat ada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Dia menilai tidak ada hubungannya antara rekrutmen CPNS dan Pilkada serentak 2024 itu. Rencananya, proses rekrutmen itu akan diumumkan dibuka pada Agustus 2024, bulan depan.

"Oh gak ada, gak ada penundaan karena gak ada urusannya antara rekrutmen ini dengan pilkada," tegas Menpan Anas, di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Anas menyampaikan, penentuan formasi bukan dilakukan oleh kepala daerah, baik itu bupati maupun gubernur. Penentuan PNS sendiri dilakukan melalui sistem.

Alhasil, hal itu tidak akan terganggu meski ada proses Pilkada 2024 nanti. Dengan begitu, tidak ada kaitannya antara Pilkada dan penetapan formasi CPNS.

"Karena yang menentukan PNS bukan bupati, bukan lagi kepala daerah, sistem. Jadi tidak ada korelasi antara pilkada dengan proses rekrutmen PNS," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Abdullah Azwar Anas mengungkap pengumuman rekrutmen CPNS akan dibuka Agustus 2024, bulan depan. Dia mengatakan waktu tersebut mundur lantaran menunggu kelengkapan usulan formasi.

Dia bilang proses verifikasi formasi CPNS sudah mencapai 97 persen. Hanya saja masih tercatat beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasinya.

"Nah ini PNS sudah selesai verifikasinya sudah 97 persen yang CPNS, sehingga ini dalam waktu dekat segera akan diumumkan sekitar Agustus untuk rekrutmen CPNS," ungkap Azwar Anas, ditemui di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Kenapa ini mundur? Kami masih menunggu ada K/L dan pemerintah daerah yang belum mengusulkan, maka kita tunggu mereka," sambungnya.

Menpan Anas menyampaikan, masih ada beberapa pihak tadi yang belum melengkapi usulan formasi CPNS. Namun, dia tidak merinci K/L atau Pemda mana saja yang belum menyelesaikan proses tersebut. "Saya harus cek, karena minggu lalu masih ada Kementerian belum mengirim formasi ke kami. Jadi kenapa ini agak terlambat karena ada beberapa kabupaten kota masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami, jangan sampai setelah ujian baru ribut," paparnya.

Dia menegaskan, setelah proses usulan formasi CPNS tadi, masih ada verifikasi yang dilakukan. Ini untuk memastikan formasi yang diusulkan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah.

"Setelah mengusulkan pun akan kita verifikasi formasinya sesuai dengan target nasional gak. Misalnya, kita kan minta ada auditor, ternyata mereka gak mengusulkan auditor, yang diusulkan tenaga teknis. Nah padahal tenaga teknis itu sudah ktia kurangi karena nanti terdisrupsi oleh digital misalnya," ungkapnya.

Menpan Anas mengakui masih ada temuan usulan formasi CPNS yang belum sesuai dengan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sehingga dari situlah yang kita perlu verifikasi kadang yang diusulkan pemerintah daerah atau K/L belum sesuai dengan arahan presiden, sesuai dengan target prioritas kita," urai Anas.