Sebelumnya, ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri khawatir wealth management consulting (WMC) atau family office malah jadi sarana pencucian uang. Mengingat, sifat family office yang tak memungut pajak bagi dana-dana dari orang super kaya.

Dia mengatakan, wajah satu negara yang menerapkan family office adalah Singapura. Dia menuturkan, Singapura mulai memperketat family office imbas dari kekhawatiran atas praktik pencucian uang.

"Ada (potensi pencucian uang). Tapi gampang dideteksi kok. Di Singapura itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura pencucian uang. Jadi mereka sekarang lebih ketat. Ya, itu pencucian uang. Dan jangan-jangan ada judi online, narkoba, pelaku-pelakunya di luar, terus ya lewat nama orang, bikin family (office), bisa saja seperti itu," ujar Faisal, ditemui di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia mempertanyakan kesiapan instrumen hukum Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut. Apalagi, pengusaha super kaya yang mendatangu family office kerap mengejar kemudahan, salah satunya tanpa pajak.

Menurut dia, hal itu bisa dihadapi dengan adanya Financial Action Task Force (FATF). Indonesia sendiri sudah menjadi bagian FATF melalui keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tidak ada lagi yang kebal. Ada yang namanya rezim FATF, Financial Action Task Force. Nah itu, lintas negara itu. Kayak Interpol-nya untuk money laundering segala macam begitu," ucapnya.

Dia turut mempertanyakan maksud dari pembentukan family office di Indonesia. Dia berharap ada tujuan jelas dan manfaatnya bagi Indonesia dari rencana tersebut. Dia bilang, Singapura pun mulai mengerem untuk pertumbuhan family office baru karena rawan akan pencucian uang.

"Kembali identifikasi masalah kita apa. Ya kan? Identifikasi masalah kita apa. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap lapangan kerja banyak, kemudian alih teknologi, meningkatkan devisa, gitu-gitu ya, hampir nggak ada itu (dari family office)," tuturnya.

"Di Singapura yang hukumnya bagus segala macam saja, sekarang menahan diri, menciptakan, karena dia tidak mau lagi diperlakukan atau di-imagine-kan sebagai negara tempat nyuci uang. Faktanya begitu. 'Enggak, kita bisa'. Lihat, pusat data nasional. Mana nanti si yang punya duit itu 'wah nanti rahasia saya dihack' gitu-gitu. Investasi langit itu," Faisal Basri menambahkan.