Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 22 Mei 2024, 22:03 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/surabaya/read/5601703/kpu-jatim-tunggu-arahan-pusat-terkait-nasib-caleg-dpd-kondang-ayu-yang-dinyatakan-melanggar.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Surabaya - Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis Penyelenggaraan Choirul Umam menyatakan, pihaknya masih mengkaji hasil putusan Bawaslu terkait pencalonan anggota DPD RI Kondang Kusumaning Ayu yang melanggar administrasi saat pendaftaran.

"KPU Jatim saat ini masih melakukan konsultasi kepada KPU RI," ujar Choirul Umam, Rabu (22/5/2024).

BACA JUGA: Hasil Tes Kesehatan, 3 Paslon Pilkada Jatim Dinyatakan Sehat Jasmani Rohani, Dianggap Mampu Ikut Kontestasi

BACA JUGA: 5 Daerah di Jatim Calon Tunggal Pilkada 2024, KPU Perpanjang Pendaftaran 3 Hari

Baca Juga

• Ditetapkan 22 September, Begini Skema Pengamanan Cagub-Cawagub Pilkada Jatim 2024
• 5 Daerah di Jatim Dipastikan Lawan Kotak Kosong pada Pilkada 2024, Termasuk Surabaya
• KPU Jawa Timur Pastikan Pilkada di 5 Kabupaten/Kota Diikuti Calon Tunggal

KPU Jatim belum mau berspekulasi mengenai tindak-lanjut putusan Bawaslu Jatim tersebut. Apakah ada kemungkinan dicoret, Umam enggan berandai-andai. Sebab, hal ini masih menunggu arahan dari KPU RI.

"Saya belum bisa memberikan pandangan sebelum hasil konsultasi," ungkap Umam.

Sebelumnya, Bawaslu Jatim memutuskan pencalonan anggota DPD atas nama Kondang Kusumaning Ayu, terbukti melanggar aturan. Sebab saat menjadi calon DPD dapil Jawa Timur, Kondang masih tercatat sebagai Tenaga Ahli anggota DPD RI Evi Zainal Abidin.

Putusan Bawaslu Jatim itu dikeluarkan pada Senin (20/5/2024). Dalam beberapa waktu terakhir, sidang terkait dugaan pelanggaran administrasi ini digelar maraton. Sidang ini digelar setelah Jaringan Demokrasi (JaDI) Jawa Timur sebagai pemantau pemilu melaporkan adanya dugaan pelanggaran atas nama Kondang ini.

Komisioner Bawaslu Jatim Rusmifahrizal Rustam menjelaskan, dari proses panjang sidang itu, pencalonan Kondang dianggap menyalahi ketentuan.

"Jadi memutuskan bahwa terlapor atas nama Kondang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran," ungkap Rusmi.

Rusmi menjelaskan, secara aturan, seluruh caleg baik DPR RI, DPRD maupun DPD harus mengundurkan diri jika menjadi staf atau tenaga ahli di lembaga yang bersumber dari keuangan negara baik APBN maupun APBD. Sementara dari proses sidang, Bawaslu mendapati Kondang masih berstatus sebagai staf dari anggota DPD Evi Zainal Abidin.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari Sekretariat Jenderal DPD RI yang hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut beberapa waktu lalu. "Jadi Kasubag Hukum dari DPD menyatakan memang benar saudara Kondang ini masih menjabat staf dan masih menerima gaji hingga Mei 2024," ujarnya.