Adapun Dosen Hukum Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak bisa dianggap sebagai konspirasi politik atau upaya kriminalisasi.

“Tidak dapat dikatakan victim of conspiracy karena lawan politik atau alasan dijadikan dikriminalisasi, sebab sepanjang ada hal yang menunjukkan parameter berupa fakta ditemukan objek perbuatan dan alat bukti berupa keadaan bila yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang”, ujar Azmi kepada Liputan6.com, Kamis (31/10/2024).

“Hal inilah yang menjadi kata kunci batasan indikator fundamental untuk menentukan batas peristiwa dalam pidananya,” tambahnya.

Azmi menekankan bahwa setiap indikasi penyalahgunaan wewenang harus diperiksa dengan seksama. Ia menilai bahwa apabila bukti-bukti menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses persetujuan impor, maka langkah hukum yang tegas wajib ditempuh.

“Jika ini ternyata hal dan keadaan ini berkesesuaian dan terlihat ada spektrum perbuatan, ada pelaku dan alat bukti maka karena hukum haruslah di proses dan dimintai pertanggungjawaban hukum,” ungkap Azmi.

“Sebab ada tindakan pelaku yang dilarang oleh hukum dan akibat perbuatan inilah yang bersangkutan dalam posisi jabatannya yang mengakibat kesalahan,” tambahnya.

Ia juga menyarankan agar pihak Tom Lembong mempertimbangkan praperadilan sebagai bentuk perlindungan hak untuk memastikan apakah bukti yang ada sudah cukup untuk menjadikannya tersangka.

“Meskipun demikian, inilah esensi yang nantinya akan diuji dalam pembelaannya, hak hukumnya nanti termasuk dapat ajukan praperadilan untuk diuji kepastian perlindungan hak asasinya terkait apakah telah terdapat kecukupan alat bukti menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka,” kata dia.

“Karenanya kepada yang bersangkutan patut pula mempersiapkan apa yang dapat dijadikan alasan beserta alat bukti bahwa tindakan yang dilakukan bersangkutan telah benar dan bukan melawan hukum,” sambung dia.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak hanya sekadar menjelaskan konteks perkara secara umum dalam penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong di kasus korupsi komoditas gula. Hal itu demi menghindari anggapan penegakan hukum bersifat politis.

“Namun juga masuk lebih jauh mengenai keterpenuhan unsur pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui, dua tersangka sejauh ini disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 atau korupsi dengan kategori kerugian keuangan negara,” tutur Peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Di sini, sambungnya, penting bagi Kejaksaan Agung untuk mengurai dan mengaitkan unsur Pasal dengan kesalahan yang disangkakan terhadap Tom Lembong dan juga tersangka lainnya yakni Charles Sitorus (CS) selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

“Dua hal yang harus dipahami jika melihat korupsi kategori kerugian keuangan negara, yakni setiap perbuatan melawan hukum harus diikuti dengan niat jahat atau mens rea, dan tidak semua kerugian negara dikategorikan sebagai kejahatan korupsi,” jelas dia.

“Ini penting disampaikan agar langkah aparat penegak hukum tidak distigma negatif atau dianggap politisasi hukum oleh masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, ICW mendesak agar penyidik melakukan pengembangan kasus, khususnya demi menemukan aktor lainnya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi komoditas gula. Sebab, kebijakan impor gula kristal mentah tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2015-2016, namun juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

“Dalam konteks perkara yang terjadi di Kementerian Perdagangan, penyidik juga harus mengurai potensi keterlibatan kementerian lain yang menyangkut kebijakan impor tersebut,” Diky menandaskan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku prihatin mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula. Bahlil mengatakan dirinya merupakan junior Tom Lembong karena lebih dulu menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia tak mengetahui kasus korupsi yang menjerat Wakil Ketua Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu. Saat ditanya adanya intervensi penguasa dalam kasus tersebut, Bahlil enggan menanggapinya dan menyerahkan ke pihak yang berwenang.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," ujarnya.

"Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," sambung Bahlil.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong sebagai tersangka bersifat politis.

Tom Lembong yang merupakan mantan tim sukses Anies Baswedan di Pilpres 2024 terjerat kasus korupsi komoditas gula di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2023.

"Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapa pun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

"Saya ulangi, tidak memilih atau memilah siapa pun itu, sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup," sambungnya.

Menurut Qohar, penyidikan kasus korupsi impor gula dilakukan sudah cukup lama, yakni pada Oktober 2023. Dalam kurun waktu satu tahun, ada sebanyak 90 saksi yang menjalani pemeriksaan.

"Tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana, kita juga menghitung kerugian negara dengan memerlukan ahli. Penyidikannya cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana," kata Qohar.

Adapun mantan calon presiden (capres) 2024 Anies Baswedan mengaku terkejut dengan penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula. Dia mengaku Tom adalah sosok yang selalu prioritaskan kepentingan publik. Termasuk fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit.

“Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional,” kata Anies seperti dikutip dari akun media sosialnya, Rabu, (30/10/2024).

Anies mengaku akan tetap memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong.

“Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom,” janji Anies.

Sebagai seorang yang pernah dibantu saat pencalonan pemilihan presidenan 2024, Anies berpesan agar Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini.

“I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus,” tegas dia.

Anies pun beraharap status hukum yang sudah disematkan kepada sahabatnya bisa dibuktikan sesuai Penjelasan UUD 1945.

“Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat),” Anies memungkasi.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku turut bersedih dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Dia pun mendoakan agar Tom Lembong kuat dan tetap bersabar menjalani proses hukum.

"Ya saya turut bersedih sebenarnya," kata Cak Imin saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat," tambahnya.

Saat ditanya, apakah ada indikasi keterlibatan penguasa, Cak Imin tak menjawab secara lugas.

"Saya enggak tahu," pungkasnya.