Didik mengatakan, calon siswa itu masih memungkinkan untuk bisa lolos dan menjadi siswa di sekolah negeri, karena beberapa calon siswa didapatkan tidak melakukan daftar ulang saat diterima.

Jadi, kata dia, kuota jalur reguler masih terbuka akibat belum terpenuhinya kuota jumlah siswa.

"Kemarin itu ada beberapa sekolah negeri (siswa yang diterima) yang tidak daftar ulang ya karena sudah diterima di madrasah, di pondok dan itu cukup banyak," paparnya.

"Mengikuti zonasi, diutamakan zona 1, kalau zona 1 tidak terisi baru zona selanjutnya. Tadi jam 11.00 baru selesai, sudah ditutup. Yang mengisi daya tampung dibuka tanggal 4 dan tanggal 5 sampai jam 11.00 tadi," sambung Didik.

Didik pun meminta agar berita dugaan fraud ini untuk tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Pasalnya, kata dia, dikhawatirkan bisa mempengaruhi siswa yang bersangkutan. Sebab, hal ini pula yang menjadi alasan orang yang bersangkutan memilih mundur dari PPDB.

"Permasalahan ini tidak perlu di-blow up, kasihan dari segi tumbuh kembang anak kalau dari segi pendidikan," terang Didik.

Didik pun menegaskan, untuk mengantisipasi kasus serupa ke depan, pihaknya meminta sekolah lebih hati-hati dalam melakukan verifikasi calon siswa yang ikut PPDB.

Selain itu, kata dia, regulasi PPDB khususnya yang berpotensi terdapat celah untuk dimanipulasi, maka perlu dilakukan peninjuan ulang.

"Sekolah juga kan mereka yang verifikasi. Administrasi memang nggak ada yang dilanggar, tapi faktualnya seperti apa. Jangan asal input. Verifikasi tetap ke lapangan dari sekolah, kami nggak mampu seperti itu," jelas Didik.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi DIY Beny Suharsono menambakan kasus itu merupakan wujud sikap kritis masyarakat jika dilihat dari sisi baiknya. Hal tersebut, kata Beny, dapat menambah semangat pihak terkait untuk melakukan perbaikan dari tahun ke tahun.

"Masalah yang dihadapi ya harus diselesaikan. Semakin menunda semakin banyak masalah. Ditelusuri kan mudah," jelas Beny.