Dia pun merasa yakin, ada kaitan politis atas pemeriksaan Hasto. Hal itu terindikasi dari momentum pemeriksaan yang dilakukan jelang memasuki Pilkada 2024, dan kasus Harun Masiku yang sudah lama semacam sengaja diungkit lagi.

“Jadi kita bicara nuansa politis karena sebelumnya saya sudah menunjukkan diagram kepada rekan-rekan media tanggal 10 Juni waktu kita doorstop dan Saudara Kusnadi ini dibohongin, dipanggil ke atas. Disitu terlihat jelas bahwa ketika sikap kritis dari Sekjen PDI Perjuangan maka isu Harun Masiku ini akan naik. Dan kalau kita lihat bulan April-Maret ini kita sedang menghadapi pilkada dan itu isu itu naik lagi,” ungkap dia.

“Jadi sudah banyak yang menyampaikan dari para pengamat jangan kasus ini menjadi sanderaan politik, jadi kepentingan politik. Saya pikir bahwa semua masyarakat, pengamat, ahli hukum sudah berbicara. Dan kita menegakkan hukum, tetapi kalau proses (hukumnya) salah, tentunya ini harus kita koreksi,” pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah anggapan yang menyebut Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyantodiperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kerap mengkritik pemerintah. Dia menyebut Istana tidak pernah memberi arahan untuk mengusut kasus hukum Hasto.

"Arahan apalagi," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Menurut dia, ada pertimbangan hukum dari KPK saat memanggil Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku yang sudah buron sejak 2019.

Namun, Moeldoko menekankan bahwa pemanggilan Hasto bukan karena kerap mengkritik pemerintah.

"Kalau saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK," jelas Moeldoko.