Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 14 Jun 2024, 11:28 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5619887/undang-mahfud-md-pdip-gelar-sekolah-hukum-bagi-caleg-pdip-terpilih-2024.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud Md menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDI Perjuangan.

BACA JUGA: Top 3 News: Istana Bantah Paspampres Pukul Mahasiswa yang Terobos Pengamanan Jokowi

BACA JUGA: Ajak Mahfud ke KPK, MAKI: Berikan Contoh Klarifikasi Soal Jet Pribadi JK

Baca Juga

• Pembubaran Diskusi Forum Tanah Air, Mahfud: Aparat Harus Bertindak
• Hadiri Diskusi Publik Mengenai HAM, Mahfud MD Singgung soal Kasus Vina Cirebon
• Soal Penghapusan Nama Soeharto dari TAP MPR, Mahfud: Mungkin Sudah Dinyatakan Selesai

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah turut mengikuti Sekolah Hukum PDI Perjuangan melalui sambungan daring.

Dalam sambutan pembuka, Sekjen Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Megawati mengatakan bahwa sekolah hukum ini sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dilaksanakan secara daring.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.

Hasto juga menyebut bahwa Mahfud pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022, lalu.

Saat itu, kata Hasto, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi. Namun, di dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

“Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism,” ujar Hasto.

“Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” jelasnya.