Polisi siap mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah aliansi buruh di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta pusat pada hari ini, Kamis (6/6/2024). Sebanyak 1.416 personel gabungan turunkan.

Aksi ini digelar untuk menentang berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pengenaan iuran Tapera hingga sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam layanan BPJS Kesehatan.

"Pengamanan untuk kegiatan unjuk rasa diturunkan sebanyak 1.416 personil," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (6/6/2024).

Ruslan mengatakan, kepolisian juga menyiapkan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Merdeka. Namun, pemberlakuannya bersifat situasional.

"Rekayasa lalulintas bersifat situasional melihat eskalasi di lapangan. Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan, jika jumlah massa tidak banyak, lalin normal seperti biasa," ujar dia.

Berikut rekayasa lalu lintas:

- Jalan dari arah Traffic light Harmoni yang menuju Jalan Merdeka Barat ditutup.

- Jalan Perwira yang mengarah Jalan Merdeka Utara di tutup.

- Jalan Abdul Muis dan Jalan Merdeka Selatan ditutup.

- Traffic light Sarinah yang menuju Jalan Merdeka Barat ditutup.

Sejumlah aliansi buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta pusat pada hari ini, Kamis (6/6/2024). Polisi meminta agar aksi unjuk rasa berjalan sesuai regulasi aturan hukum yang berlaku.

"Silahkan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kamis (6/6/2024).

Ade Ary meminta para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

"Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum dan hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," ujar dia.

Sementara itu, polisi juga mengimbau kepada pengguna jalan untuk menghindari kawasan sekitar kawasan Medan Merdeka guna menghindari kepadatan lalu lintas.

"Cari rute alternatif lain," jelas Ade Ary.

Ribuan buruh akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/6/2024) hari ini. Hal ini dilakukan untuk menolak iuran tabungan perumahan rakyat atau iuran Tapera.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ada berbagai elemen organisasi buruh yang terlibat asal Jabodetabek. Beberapa diantaranya, KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA.

"Aksi dimulai pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balaikota dan begerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, kebijakan Tapera merugikan dan membenani pekerja dengan iuran. Di mana meski setelah dipotong selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah.

Selain itu, dia menegaskan Pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah melalui skema iuran Tapera. Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," ujarnya.

Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi ini adalah Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Hapus OutSourching Tolak Upah Murah (HOSTUM).

Pendidikan, yang seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, kini menjadi beban yang menghimpit akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal. Akibatnya, bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih pendidikan tinggi menjadi semakin sulit dengan biaya yang terus melambung.

Terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), buruh berpendapat kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak.

"Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat," katanya.

Penolakan terhadap Omnibuslaw UU Cipta Kerja juga disuarakan. Beleid yang diklaim akan mendorong investasi ini, bagi para buruh, adalah simbol ketidakadilan yang melegalkan eksploitasi.

Menurutnya, fleksibilitas kerja melalui kontrak dan outsourcing yang semakin bebas hanya memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk memperlakukan buruh sebagai alat produksi semata, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat.

UU Cipta Kerja juga menyebabkan upah murah, pesangon rendah, mudahnya PHK, jam kerja yang fleksibel, hingga hilangnya beberapa saksi pidana.

"Tidak ketinggalan, dalam aksi 6 Juni, buruh juga menuntut Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM). Sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit. Hidup mereka seperti terombang-ambing dalam ketidakpastian yang terus menghantui," pungkas Said Iqbal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menanggapi soal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan berbagai kelompok buruh di depan Istana Negara, Jakarta Kamis (6/6/2024). Aksi ini digelar untuk menolak program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji karyawan.

Dia mengaku belum mengetahui soal adanya aksi unjuk rasa penolakan iuran Tapera di depan Istana Negara Jakarta. Pratikno pun belum bisa memastikan apakah perwakilan kelompok buruh akan diterima atau tidak oleh kementerian/lembaga untuk mendengar aspirasi.

"Nanti saya saya cek ya ke kementerian/lembaga terkait. Jangan sampai kita enggak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait," kata Pratikno di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Pratikno menyebut program Tapera berada di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga, pembicaraan soal Tapera seharusnya dibahas oleh kementerian-kementerian terkait.

"Itu kementeriannya siapa ya? Kementerian PUPR ya? Ya kan ketenagakerjaan ya. Pembicaraan lintas kementerian dan lembaga lah nanti," jelas Pratikno.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono enggan berkomentar soal aksi demo penolakan Tapera. Menurut dia, aksi unjuk rasa sudah biasa dilakukan.

"Kan demo dimana-mana demo. Saya enggak (mau) jawab," ucap Basuki.