Maka dari itu, sambung Siswanto, masalah gizi dan obesitas menjadi salah satu beban negara yang harus diselesaikan.

Target 90 persen yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) diharapkan mendapatkan perbaikan asupan gizi dan pemberian tablet tambah darah dalam 90 hari selama masa kehamilan.

Kegiatan ini, sebagaimana disampaikan oleh Plt. Perwakilan BKKBN DIY M. Iqbal Apriansyah, dilaksanakan untuk meningkatkan upaya penurunan angka stunting. Dengan memerhatikan pola pengasuhan balita serta penekanan atau fokus pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) sejak pembuahan hingga anak berusia dua tahun.           

“Fokus untuk menyelesaikan masalah stunting pada masa 1000 HPK sampai anak berusia 2 tahun, memerlukan strategi baru dan inovasi. Termasuk bagaimana promosi serta informasi yang masif dan berkelanjutan di semua lini,” tutur Iqbal dalam keterangan yang sama.

Iqbal menambahkan, kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Ini dilaksanakan dengan cara peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.

Dalam acara tersebut, dokter kandungan Muhammad Nurhadi Rahman, merekomendasikan agar ibu bersalin langsung menggunakan alat kontrasepsi (KB Pasca Persalinan).

“Untuk pemasangan KB AKDR (IUD) bisa langsung setelah pasca persalinan dan alat kontrasepsi lainnya baik dilakukan 28 hari pasca melahirkan, bukan setelah 48 hari pasca melahirkan.”

“Jika dilakukan saat 48 hari sudah terlambat untuk melakukan KB pasca persalinan karena dimungkinkan ibu sudah hamil lagi,” jelas Nurhadi.

Mempersiapkan pernikahan menjadi hal yang penting dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi 90 hari sebelum pernikahan untuk mempersiapkan kehamilan.

Selain itu kebersihan diri dan organ reproduksi serta sanitasi yang sehat perlu diperhatikan untuk menghindari penyakit di kemudian hari.

Perempuan harus memerhatikan kesehatan reproduksi terutama dengan memperhatikan waktu penggunaan celana dalam dan penggunaan pembalut saat haid, supaya tidak ada bakteri yang tumbuh, sabung Nurhadi.

Sementara, Ketua Tim Kerja KKPS Perwakilan BKKBN DIY, Witriastuti Susani Anggraeni, menyampaikan bahwa berdasarkan data SKI ada kenaikan angka stunting Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari 16,4 menjadi 18 persen selama 2023. Kabupaten yang mengalami penurunan yaitu Gunungkidul dan Sleman.

Namun, jika disandingkan dengan pemantauan pengukuran yang dilakukan setiap bulan oleh Dinas Kesehatan melalui Posyandu, angka stunting di DIY adalah 10,3 persen.

Data 'by name by address' yang merupakan hasil pengukuran di Posyandu yang terlaporkan melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGMB) ini menjadi acuan dalam memberikan intervensi kepada sasaran.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan BKKBN dalam menyediakan data by name by address adalah dengan melalui aplikasi Elsimil.

“Diharapkan para calon pengantin (catin) dapat mendaftar di aplikasi Elsimil 90 hari sebelum pernikahan. Ini dilakukan guna mendeteksi dan memperbaiki kondisi kesehatan calon pengantin wanita oleh Tim Pendamping Keluarga dalam mempersiapkan kehamilan supaya tidak melahirkan anak dengan risiko stunting,” kata Witriastuti.