Pengadilan Amerika Serikat (AS) memberikan persetujuan kepada Binance untuk menginvestasikan dana pelanggan ke dalam Surat Perbendaharaan AS atau US Treasury Bills.

Menurut perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Columbia, Binance akan dapat menginvestasikan dana pelanggan tertentu melalui manajer investasi pihak ketiga selama Binance memastikan dana tersebut tidak diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan atau entitas terkaitnya.

Perintah pengadilan juga menetapkan Binance harus menghasilkan data yang menguraikan segala biaya yang terkait dengan pemeliharaan investasi Treasury AS dalam laporan bulanannya yang merinci pengeluaran dan operasi bisnisnya.

Persetujuan pengadilan yang mengizinkan Binance untuk menginvestasikan dana pelanggan dalam Surat Perbendaharaan AS menunjukkan potensi peran mata uang kripto dalam menopang permintaan dolar AS yang sedang melemah dalam menghadapi upaya de-dolarisasi oleh negara-negara BRICS.

Lebih khusus lagi, stablecoin yang dijaminkan telah beredar sebagai cara untuk memperluas dominasi dolar AS selama beberapa dekade melalui pembelian dan penyimpanan instrumen utang AS, sehingga mengimbangi beberapa inflasi besar-besaran yang disebabkan oleh pelonggaran kuantitatif selama bertahun-tahun, kebijakan moneter yang buruk, dan kebijakan fiskal yang ceroboh.

Melansir Cointelegraph, stablecoin Tether (USDT) adalah salah satu contohnya. Pada 2023, Tether memiliki USD 72,5 miliar di Treasury AS. Perusahaan tersebut menekankan jaminan berlebihan terhadap stablecoin yang dipatok dalam dolar sebagai bentuk jaminan terhadap potensi keruntuhan besar.

Mantan Ketua DPR Amerika Serikat Paul Ryan juga menyinggung bagaimana stablecoin dapat meringankan krisis utang dan memungkinkan dolar AS tetap kompetitif di pasar perdagangan global.

Ryan menunjuk pada permintaan signifikan yang dihasilkan stablecoin yang dipatok dalam dolar terhadap dolar AS dan instrumen utang AS, yang mendukung nilai token yang setara dengan fiat. Yang lain, seperti Alex Gladstein, kepala strategi Yayasan Hak Asasi Manusia percaya bahwa stablecoin yang dipatok dalam dolar hanya melanggengkan sistem fiat-sentris yang rusak yang seharusnya digantikan oleh desentralisasi digital.