Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 01 Nov 2024, 19:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/cek-fakta/read/5768257/cegah-hoaks-dan-pelibatan-anak-selama-pilkada-2024-bawaslu-gandeng-organisasi-masyarakat-sipil.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Dalam upaya memperkuat pengawasan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI resmi menjalin kerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Nota kesepahaman ini ditandatangani bersama Koalisi Cek Fakta, Kalyanamitra, dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi kerawanan yang telah terpetakan pada beberapa tahapan krusial, yakni kampanye, penghitungan suara, dan proses pencalonan.

BACA JUGA: Sejumlah Aliansi Advokat Bakal Kawal Kasus Suswono di Bawaslu

BACA JUGA: Bawaslu Gandeng Guru dan Pelajar di Kubu Raya Awasi Pelanggaran Pilkada 2024, Mulai dari Hoaks hingga Politik Uang

BACA JUGA: Pelajar Diajak Awasi Pelanggaran Pilkada, dari Politik Uang sampai Hoaks

Advertisement

Baca Juga

Apa Itu Ballon d'Or? Ini Sejarah dan Daftar Pemenangnya

Awas Hoaks, Ini Cara Tepat Daftar MyPertamina untuk Isi BBM Bersubsidi

Waspada Rawan Penipuan, Begini Cara Daftar Jadi Penerima Bantuan PKH

"Tahapan yang paling rawan adalah kampanye, pungut hitung, dan pencalonan. Di situlah fokus kerja sama ini," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat (1/11/2024).

Koalisi Cek Fakta diharapkan dapat berperan dalam memantau misinformasi dan disinformasi yang mungkin terjadi selama Pilkada. Sementara itu, JPPR akan memfokuskan pengawasan dari sisi relawan, dan Kalyanamitra akan menyoroti pelibatan anak serta partisipasi perempuan dalam kampanye. Selain itu, Bagja juga menyoroti, pentingnya peran perempuan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

"Apakah perempuan hanya sekadar pemilih yang tidak mengerti, atau mereka adalah pemilih yang sudah mengetahui pilihannya dengan baik dan mampu menolak politik uang?" kata dia.

Lebih lanjut, Bagja menjelaskan bahwa sejumlah kerawanan dalam Pilkada meliputi praktik politik uang, kekerasan dalam memilih, serta permasalahan di tempat pemungutan suara (TPS). Ia juga menyoroti isu kampanye yang melibatkan anak atau kekerasan dalam proses berkampanye.

"Praktik-praktik ini menjadi perhatian kami, termasuk pelibatan ASN (aparatur sipil negara) atau kepala desa yang sebelumnya sudah kami sampaikan," tambahnya.

Dengan kolaborasi ini, Bawaslu berharap dapat menciptakan Pilkada yang lebih bersih dan adil bagi seluruh warga negara.