Abdul menjelaskan, dengan didirikannya BPPNU Jakarta, maka terdapat wadah berkhidmah pada demi menjaga proses Pilkada agar tetap berjalan langsung, bebas, rahasia, jujur, adil.

“BPPNU Jakarta tersebar di 6 wilayah kota dan kabupaten administrasi yang bertugas untuk mengawal proses pilkada Jakarta hingga selesai.

Dalam aktivitas nya nanti kita akan ikut serta dalam seluruh alur pilkada mulai dari ajakan untuk memilih, pendidikan, sampai dengan saat rekapitulasi suara," dia menandasi.

Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif mengibaratkan menyebutkan BPPNU Jakarta sebagai resolusi jihad untuk pilkada Jakarta yang berkualitas dan bermartabat. Tujuannya, menyukseskan pilkada Jakarta merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk PWNU DKI Jakarta.

"Seluruh santri wajib mengaktualisasi pakta resolusi jihad dalam berbagai aspek, salah satunya menjaga pilkada 2024. Kita ingin menjadi contoh sebagai civil society menjadi bandul dalam pilkada Jakarta ini," ujarnya.

Kiai Samsul menegaskan dibentuknya BPPNU merupakan komitmen NU dalam menegakkan politik wasathiyah (tengah) bukan untuk memihak kepada kandidat, melainkan kepada kemaslahatan masyarakat. 

"NU harus berani tegak lurus di tengah di pilkada, itulah makna dari wasatiyah," tegasnya. 

Selain itu, ia menekankan bahwa memilih pemimpin merupakan kewajiban sebagai warga negara. Ia menyebut bahwa orang yang ikut serta dalam pemantauan pilkada ini sama hukumnya dengan orang yang berjihad untuk kepentingan masyarakat Jakarta. 

"Memiliki pemimpin adalah sebuah kewajiban, maka memilih pemimpin itu wajib," dia memungkasi. 

Sebagai informasi, peresmian BPPNU Jakarta dihadiri oleh beberapa tokoh di antaranya, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha, Anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran PWNU DKI Jakarta dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-DKI Jakarta.