Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 03 Okt 2024, 14:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/cek-fakta/read/5724966/simak-perbedaan-tugas-dan-wewenang-dpr-dpd-serta-mpr.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Rangkaian acara pelantikan serta pemilihan pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakila Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029 telah dilaksanakan sejak Selasa 1 Oktober hingga Kamis 3 Oktober 2024.

Masing-masing lembaga tersebut kini memiliki pimpinan baru. Di DPR, ada nama Puan Maharani yang resmi kembali menjabat sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Ia merupakan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan wakilnya masing-masing diisi oleh Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasdem, dan Cucun Syamsurijal dari Fraksi PKB.

BACA JUGA: Mengenal Tugas dan Wewenang MPR

BACA JUGA: Mengenal UNIFIL, Sejarah dan Tugas Pasukan Perdamaian di Lebanon

BACA JUGA: Kapolri Bentuk Direktorat PPA-PPO dan Ditressiber, Simak Fungsi dan Tugasnya

Advertisement

Baca Juga

Intip Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Periode 2024-2029

Daftar Artis yang Bakal Dilantik Jadi Angggota DPR Hari Ini

PKS Sebut Prabowo Bakal Punya 40 Menteri, Komisi di DPR Diprediksi Bertambah

DPD juga sudah rampung memilih pimpinannya. Tercatat Ketua DPD periode 2024-2029 diketuai oleh Sultan Bachtiar Najamudin, sedangkan wakil ketua DPD masing-masing diisi oleh GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Sementara, Ketua MPR periode 2024-2029 dijabat oleh Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan 8 wakilnya masing-masing adalah Bambang Wuryanto dari Fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari Fraksi Golkar, Lestari Moerdijat dari Fraksi NasDem, Rusdi Kirana dari Fraksi PKB, Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS, Eddy Soeparno dari Fraksi PAN, Edhie Baskoro Yudhoyono dari Fraksi Partai Demokrat, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari Kelompok DPD.

DPR, DPD, dan MPR ternyata memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Berikut penjelasannya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara. DPR terdiri atas anggota partai politik Pemilu yang dipilih melalui Pemilu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPR setidaknya memiliki tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tugas dan Wewenang DPR:

menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD menetapkan UU bersama dengan Presiden menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama) menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden