Presiden ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) ini memaparkan, soal pengupahan, di mana dalam menentukan UMP akan kembali mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan melibatkan dewan pengupahan.

"Ada survei kehidupan layak yang akan dikembalikan karena dihitung kebutuhan masing-masing dasar di masing-masing daerah dan itu sudah lama hilang," tuturnya. Kemudian, putusan MK juga mengabulkan gugatan mengenai PHK. Di mana perusahaan tidak bisa lagi melakukan PHK secara semena-mena dan wajib dimusyawarahkan dengan serikat pekerja.

Lalu, perekrutan Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali dibatasi dan memiliki tenggat masa kerja. Sebelumnya, TKA bekerja di Indonesia begitu saja meski tanpa memiliki kemampuan.

"Tenaga kerja asing bisa masuk begitu saja tanpa ada skill. Dengan adanya keputusan ini semua terbatas sekarang, dan mesti ada batas waktu, ada tenaga kerja pendamping dari tenaga kerja Indonesia," jelasnya. Selain itu, MK juga mengatur terkait pekerjaan alih daya atau outsourcing yang harus diatur dalam UU untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja.

Sementara, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan sejumlah pasal yang digugat terkait pengupahan, hubungan kerja, hingga TKA. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan.