Saat ini kontribusi Industri maritim masih sangat rendah (perkiraan BPS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) sehingga kita perlu mengeksplorasi dan memanen sumber daya maritim secara berkelanjutan terutama dalam pendekatan ekonomi biru.

“Indonesia berkomitmen melakukan tindakan konkrit untuk melindungi laut kita, melalui pertanian rumput laut skala besar dengan mekanisasi dan teknologi, program rehabilitasi 600.000 hektar mangrove juga penanganan sampah plastik di laut dengan target sebesar 70% hingga akhir tahun 2025,” ujarnya.

Blue Halo S terintegrasi dan pendekatan komprehensif dalam mengelola konservasi sumber daya kelautan dan perikanan dan proyek restorasi terumbu karang untuk mengurangi dampak pemutihan karang dan mangrove telah dilakukan oleh Indonesia. Termasuk peluncuran Ocean Accounts ini yang dapat memungkinkan kita mengukur laut berdasarkan nilai moneternya dilihat dari ekosistem laut, jasa dan tren degradasi.

“Indonesia mengambil langkah perintis menuju pengelolaan berkelanjutan melalui Ocean Accounting,” kata Menko Luhut.

Indonesia juga telah menggagas beberapa platform global dan nasional untuk laut berkelanjutan dan ekonomi biru yang menyatukan multi stakeholder seperti G20 Bali Global Blended Finance, National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP), Archipelagic and Islan States Forum (AIS Forum) dan Ocean 20 (O20) yang sekarang memiliki keterlibatan dalam G20.

“Hal ini membutuhkan upaya kolaboratif internasional, Lautan kita bukan hanya tanggung jawab kita, Lautan adalah garis hidup kita. Sekarang saatnya beraksi. Warisan kita dapat berupa ketahanan, tanggung jawab dan komitmen untuk memelihara lautan kita, untuk bangsa kita, dunia dan untuk generasi yang akan datang,” pungkas Menko Luhut.