Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 30 Okt 2024, 22:42 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/regional/read/5766128/tensi-politik-tinggi-kantor-polres-rokan-hilir-pindah-ke-bagansiapiapi.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Pekanbaru - Kepala Polres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni SIK dan sejumlah pejabat utama tidak lagi berkantor di Ujung Tanjung selama Pilkada. Dalam beberapa pekan belakangan, mantan perwira di Direktorat Polisi Air dan Udara itu lebih banyak berada di Bagansiapiapi.

Bagansiapiapi merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir, begitu juga dengan perekonomian serta perpolitikan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. Kabupaten ini termasuk rawan peringkat atas dibanding daerah lainnya di Riau.

BACA JUGA: Aksi Polwan dan Kowad Rokan Hilir Berjibaku Padamkan Titik Api Cegah Bencana Asap

BACA JUGA: Polisi Keliling Pedesaan Rokan Hulu, Ingatkan Hari Pencoblosan Makin Dekat

BACA JUGA: Rawan Ricuh, Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Dipindahkan ke Pekanbaru

Advertisement

Baca Juga

Rawan Ricuh, Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Dipindahkan ke Pekanbaru

Warga Rokan Hulu Kehilangan 6 Sapi, Polisi Tangkap 10 Sindikat Pencurian Ternak

Keseringan Nonton Film Porno, Ayah Cabuli Anak Sambung di Samping Istri

Pada Rabu, 30 Oktober 2024, Isa kembali melakukan rapat koordinasi dengan KPU serta Bawaslu setempat. Rapat ini sudah kesekian kalinya agar setiap tahapan Pilkada serentak di Negeri Seribu Kubah berjalan kondusif dan aman.

"Setiap hari kami memantau situasi, termasuk persiapan hari pencoblosan pada 27 November nanti, setiap potensi konflik sosial harus diantisipasi," kata Isa.

Isa memerintahkan seluruh personelnya mengawal tahapan Pilkada 2024, saat ini kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati bekerja profesional, menjaga netralitas dan senantiasa bekerja optimal," kata Isa.

Dalam beberapa pekan terakhir, Isa disibukkan dengan meredam tensi politik. Pasalnya banyak dugaan pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara yang diterima Bawaslu hingga pergantian serta penunjukan Pjs kepala desa mendadak oleh Plt Bupati.

Sejak kampanye dimulai, Bawaslu menerima hampir 50 laporan pelanggaran. Sebagiannya diteruskan hingga sampai ke Badan Kepegawaian Nasional, ada yang diusut Gakkumdu dan ada pula dihentikan.

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.