Aksi mahasiswa Papua di Bandung tidak hanya menyuarakan kecaman terhadap tindakan rasis. Isu lain yang juga disampaikan lewat aksinya antara lain tentang penandatangannan New York Agreement antara Indonesia-Belanda, yang melibatkan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962 silam.

Perjanjian itu dinilai bermasalah karena "dilakukan tanpa melibatkan rakyat West Papua. Padahal, perjanjian tersebut berhubungan dengan keberlangsungan hidup dan masa depan rakyat dan bangsa West Papua".

Secara lengkap, lewat aksi di Bandung, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menyatakan sikap politiknya sebagai berikut:

1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua.

2. Tutup PT. Freepor, BP, LNG Tangguh, dan semua perusahaan kelapa sawit dan pertambangan lainnya di atas tanah Papua.

3. Cabut UU Cipta Kerja, Otsus Papua dan DOB.

4. Tarik militer organic dan non-organic dari tanah West Papua.

5. Hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan negara dan militer kepada Rakyat Papua.

6. Usut tuntas, tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM.

7. Buka akses jurnalis nasional dan internasional seluas-luasnya di seluruh West Papua.

8. Hentikan keberlanjutan UU Otonomi Khusus Jilid I dan II.

9. PBB segera pengembalian wilayah West Papua dan tuntaskan masalah perjanjian The New York Agrement yang illegal.

10. Negara Indonesia segera hentikan segala upaya manipulative sejarah di Papua Barat maupun di kalangan Rakyat Indonesia.

11. Negara Indonesia segara hentikan manipulative informasi politik di Kawasan Asia-Pasifik dan kanca internasional lainnya terkait Papua Barat.