Menurut Ambros, Draf RUU Penyiaran tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat Baleg DPR RI mengandung pasal-pasal yang mengamputasi kebebasan pers, menghambat kerja-kerja jurnalistik, dan mengebiri kebebasan berekspresi warga negara.

Alih-alih mendorong terwujudnya masyarakat yang demokrastis, negara, dalam hal ini pemerintah, justru secara telanjang berniat mengontrol warga negaranya, yang berdampak pada pelanggaran hak atas kemerdekaan pers, tetapi juga pelanggaran hak publik atas informasi. 

"Berdasarkan kajian yang kami lakukan terhadap draft RUU Penyiaran, pasal-pasal tersebut berpotensi mengebiri demokrasi dan merampas hak asasi manusia (HAM), termasuk hak atas kemerdekaan pers, pelanggaran hak publik atas informasi, pelanggaran kebebasan berekspresi, hingga melanggengkan monopoli," ujar dia.

Aksi yang digelar 2 jam tersebut secraa silih berganti perwakilan massa dari masing-masing organisasi melakukan orasi, mereka juga mengumpulkan kartu tanda pengenal media dan alat peliputan di depan lobi kantor DPRD Bali. 

Setelah melakukan orasi dan melakukan aksi-aksi baca puisi akhirnya perwakilan dari DPRD Bali keluar dan menerima surat pernyataan sikap dari massa aksi yang diwakili oleh koordinator aksi. Tidak berselang lama massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib, nampak pengamanan puluhan kepolisian dari Polresta Denpasar berjejer di pintu masuk rumah wakil rakyat itu hinggu depan lobi DPRD Bali.