Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 08 Okt 2024, 14:50 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/pemilu/read/5742250/iuran-bpjs-gratis-bagi-warga-sulteng-program-ahmad-ali-aka-layak-diikuti-daerah-lain.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyambut baik rencana prioritas Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri menggratiskan BPJS Kesehatan untuk masyarakat. 

"Hebat itu. Artinya kan BPJS itu gratis dibiayai APBD. Artinya masyarakat tidak perlu iuaran. Bagus itu inovasi hebat," kata Trubus saat dihubungi, Senin, 7 Oktober 2024. 

BACA JUGA: 10 Program Unggulan Ahmad Ali-AKA Selaras dengan Program Prioritas Prabowo

BACA JUGA: Aktivis dan Mahasiswa Gabung Berani Gaspoll, Dukung Anwar-Reny di Pilkada Sulteng

BACA JUGA: Cagub Sulteng Ahmad Ali Akan Terus Berkeliling, Jaga Elektabilitas

Baca Juga

• Gabung Berani Gaspol, Relawan Prabowo Sulteng Siap Menangkan Anwar-Reny
• Programnya Diakui Warga, Anwar Hafid Dinilai Terbukti Berhasil Sejahterakan Rakyat
• Pilgub Sulteng, Emak-Emak Sigi Dukung Anwar Hafid Cagub Pembawa Perubahan

Trubus mengatakan, program tersebut patut ditiru oleh daerah lain. Salah satunya seperti Jakarta yang mempunyai APBD besar. "Jakarta juga harus mempelopori ini, karena Jakarta punya anggaran yang besar," kata Trubus.

Namun Trubus juga memberi catatan kepada Ahmad Ali-AKA untuk berhitung anggaran yang tersedia dengan jumlah masyarakat di Sulteng. Jangan sampai kata dosen Universitas Trisakti ini dengan APBD yang kecil, malah program itu tak terwujud. 

"Catatannya, seberapa besar nilainya, karena kan tergantung pada anggaran yang tersedia," kata Trubus.

Sebelumnya, Calon Wakil Gubernur SultengAbdul Karim Aljufri menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng sangat mungkin mendukung program BPJS gratis yang masuk dalam program prioritas ia bersama Calon Gubernur Ahmad Ali saat terpilih nanti.

"APBD Sulteng yang mencapai Rp5 triliun lebih sangat mungkin bisa membayar iuran warga Sulteng untuk BPJS Kesehatan gratis dan membayar denda yang selama ini tertunggak," kata Abdul Karim Aljufri yang akrab dipanggil AKA itu.

Data terakhir tahun 2023, tunggakan iuran BPJS Kesehatan peserta dari tujuh kabupaten/kota se Sulawesi Tengah mencapai Rp124 miliar. BPJS Kesehatan Cabang Palu mengungkapkan cakupan kepesertaan JKN di Sulawesi Tengah sebanyak 3.066.811 atau sebesar 98,94 persen. Keikutsertaan masyarakat sangat tinggi, jumlah penduduk terdaftar JKN telah mencapai 98,94 persen. Namun sayangnya jumlah itu banyak peserta yang menunggak.

AKA mengakui sejauh ini, banyak warga Sulteng yang tak dapat akses BPJS Kesehatan gratis cuma karena kendala administratif seperti tunggakan bayaran, tidak terdaftar sebagai peserta BPJS atau warga miskin dan yang tidak mampu namun bukan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Ketua Regional Gerindra Sulawesi ini menegaskan akan membentuk tim khusus untuk mengatasi dan memberikan pendampingan terhadap warga yang memiliki tunggakan iuran beserta denda yang membuat mereka tidak dapat mengakses manfaat BPJS Kesehatan. 

"Sementara, untuk terdaftar sebagai PBI memerlukan proses dan waktu yang panjang. Masalah ini kalau betul-betul ada tim yang mengawal dan serius dibantu pemerintah akan muda bisa kita atasi," kata AKA.

Sementara itu, solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik. Selain akan dibiayai APBD, AKA juga mengatakan bisa ditutup dari pajak dan penerimaan daerah lainnya.