Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 25 Okt 2024, 18:10 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/news/read/5760143/pakar-alokasi-rp20-triliun-untuk-kementerian-ham-sesuai-astacita.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute Farhan A. Dalimunthe mengatakan bahwa upaya Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun selaras dengan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut dikatakan Farhan terkait dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dialokasikan untuk perkuat Kementerian HAM dalam penanganan kasus dan penguatan ideologi HAM kepada masyarakat.

BACA JUGA: Menteri HAM Natalius Pigai: Kami Tak Punya Program 100 Hari Kerja, Program Kami 5 Tahun

BACA JUGA: Rapat Perdana dengan DPR, Menteri HAM: Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi

Baca Juga

• Menteri Pigai Kenalkan Diri di DPR: Saya Dulu Tukang Parkir di Kalibata
• Ajukan Kenaikan Anggaran Rp20 Triliun, Yasonna Minta Menteri HAM Realistis
• Menteri HAM: Baru Satu Program Saja Sudah Rp 8,3T, Saya Punya 200 Program

"Ini juga sejalan dengan Astacita Prabowo-Gibran, salah satunya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM," kata Farhan seperti dilansir Antara.

Menurut Farhan, Pemerintah perlu membenahi beberapa hal jika ingin serius dalam memperkuat penanganan pelanggaran HAM.

Beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni peningkatan kapasitas lembaga, memperkuat edukasi HAM, dan memastikan perlindungan bagi semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu, SDM lembaga yang menangani penegakan HAM juga harus mendapatkan pelatihan agar memiliki kapabilitas yang mumpuni.

Seluruh peningkatan kualitas penanganan HAM tersebut, menurut dia, hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan politik dari pemerintah.

"Publik sebaiknya jangan memaknainya secara telanjang. Artinya angka Rp20 triliun itu memang besar karena memang esensi dari Presiden Prabowo Subianto menjadikan Kementerian HAM adalah untuk memperkuat perlindungan HAM, dan ini harus dilakukan secara utuh, jangan terpisah-pisah.” kata Farhan.

Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan anggaran tersebut harus ada pengawasan dengan baik agar tidak terjadi penyelewengan dana.

Dengan adanya anggaran tersebut serta dukungan politik dari pemerintah, Farhan yakin Kementerian HAM dapat bekerja secara efektif dan memberikan dampak pada masyarakat.