Kasus ini bermula saat Tiko Aryawardhana bersama Arina Winarto mendirikan sebuah restoran di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Arina Winarto menjabat sebagai komisaris, sedangkan Tiko sebagai direktur. Arina menanamkan modal sebesar Rp2 miliar ke dalam perusahaan, yang dimasukkan ke deposito berjangka. Namun, deposito tersebut digadaikan di salah satu bank swasta.

Pada Juni 2021, Tiko dan Arina bercerai. Setelah mengecek laporan keuangan restoran pada tahun 2017, Arina menemukan beberapa transaksi yang janggal dan tidak jelas penggunaannya. Arina kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 23 Juli 2022.

Ini masih didalami proses sudah naik ke tingkat penyidikan, ada 3 saksi yang sudah diperiksa. Kemudian beberapa barang bukti yang sudah diamankan seperti beberapa dokumen-dokumen terkait usaha antara pelapor dan terlapor dalam sebuah perusahaan yang sama, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Polisi terus mendalami kasus ini untuk menentukan apakah Tiko Aryawardhana terbukti melakukan penggelapan uang. 

Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan siap memfasilitasi mediasi antara Tiko Aryawardhana dengan mantan istrinya, Arina Winarto untuk menyelesaikan kasus dugaan penggelapan.

Rencana mediasi pernah diungkap oleh Aghasar selaku kuasa hukum Tiko usai mendampingi kliennya diperiksa sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis 11 Juli 2024.

Terkait hal ini, Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel, AKBP Bintoro mengatakan, pihaknya turut mendukung upaya mediasi tersebut. Menurut dia, penyelesaian hukum melalui restoratif justice memang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan membuka lebar dan memberikan sebagaimana yang diharapkan bapak Kapolri tentang restoratif justice, kami memberikan peluang dan memberikan wadah sarana untuk kalau seandainya ada permohonan mediasi kami akan fasilitasi," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Bintoro mengatakan, di dalam tujuan hukum bukan saja kepastian keadilan tapi juga kemanfaatan.

"Di mana apabila bermanfaat bagi kedua belah pihak kami akan dukung," tandas dia.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka