Liputan6.com, Jakarta Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menyorot pasal soal kesehatan reproduksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan turunan dari UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Menurut Direktur Eksekutif YKP, Nanda Dwinta pelayanan kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja dalam PP No 28 Tahun 2024 adalah upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual.

"Pelayanan kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 (4.e), adalah upaya preventif penting untuk mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, serta perkawinan anak dan kematian ibu serta bayi akibat risiko reproduksi usia dini," kata Nanda.

Meski begitu, YKP mengingatkan bahwa pelayanan tersebut harus terintegrasi dengan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.

"Kontrasepsi harus terintegrasi dengan layanan kesehatan reproduksi lainnya untuk memastikan pendekatan yang menyeluruh dan efektif,” kata Nanda.

Lalu, Nanda juga mengingatkan bahwa pelayanan kontrasepsi bagi usia sekolah dan remaja harus melalui proses edukasi yang matang dan konprehensif dengan menggunakan pendekatan dan perspektif anak usia sekolah dan remaja.

YKP juga mengingatkan bahwa ketika remaja mendapatkan pelayanan kontrasepsi itu harus juga bersama wali atau orangtua.

"Pelayanan kontrasepsi juga harus dibersamai dengan persetujuan (atau pendampingan) walinya, baik dari orang tua atau orang dewasa lain yang bertanggung jawab atas hidup dan diri anak/remaja tersebut," kata Nanda dalam pernyataan tertulis.

Nanda juga mengatakan bahwa kontrasepsi yang diberikan harus diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pilihan terbaik bagi individu tersebut.