Lebih lanjut, Kahar menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai sesuatu yang ambisius.

"Dari perspektif buruh, rencana ini tentu merupakan target ambisius yang jika terealisasi dapat membawa dampak positif, terutama dalam hal peningkatan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja," kata dia.

Kahar mengatakan perlu modal untuk mengerek secara signifikan pertumbuhan ekonomi tadi. Mengingat, dalam beberapa tahun terkahir ekonomi Indonesia masih tumbuh di angka 5 perse.

"Realistiskah target tersebut? Melihat tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mencapai angka 8 persen tentu memerlukan kebijakan ekonomi yang luar biasa kuat, terutama di tengah kondisi global yang tidak menentu," paparnya.

"Oleh karena itu, perlu strategi yang lebih menyeluruh dan pro-rakyat, termasuk memperkuat sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti manufaktur dan industri padat karya. Bukan hanya mengejar investasi yang tidak bermakna bagi penciptaaan lapangan kerja," sambung Kahar.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, mendukung ambisi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Menurut dia, optimisme atas pertumbuhan ekonomi itu perlu didorong, meskipun tidak bisa didapatkan secara instan.

"Kalau saya bilang kita harus punya optimisme dulu, bahwa kita punya target. Target (pertumbuhan ekonomi) 8 persen itu menurut saya realistis. Cuman enggak mungkin langsung 8 persen tahun depan, enggak mungkin," ujar Arsjad kepada Liputan6.com saat ditemui di sela acara ISF 2024 di JCC, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

"Bertahap, mungkin dalam waktu tahun ketiga daripada pemerintahan selanjutnya. Namun demikian kita harus optimistis dulu, supaya kita bisa merekayasa pemikiran bagaimana untuk menuju ke sana," ungkapnya.

Dari sisi pelaku usaha, Arsjad berharap pemerintah selanjutnya bisa membuat kebijakan yang memang tepat sasaran. Namun, ia menyoroti regulasi antar instansi yang kerap tumpang tindih.

"Yang pertama adalah policy atau kebijakan yang memang tepat sasaran. Kedua, policy atau kebijakan yang allignment-nya ada, atau diselaraskan antara pemerintah pusat dan daerah," pintanya.

Menurut dia, keselarasan regulasi antar instansi baik di tingkat pusat maupun daerah juga bakal lebih memberikan kepastian bagi pihak investor. Khususnya untuk kebijakan yang terkait investasi.

"Bermacam regulasi supaya allign, selaras. Kalau policy tidak selaras, susah. Juga antara kementerian, antara pusat dan daerah, dan juga policy yang dikeluarkan itu kebijakan yang memang pro kepada pasar supaya investor mau masuk," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkap sejumlah cara ampuh untuk mengerek tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, ada target Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar 8 persen.

Dia mengatakan, salah satu caranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot ekspor. 

"Fokus sebetulnya kalau kita ingin tumbuh, pak Prabowo ingin tumbuh 7-8 persen, tentu kalau kita ingin tumbuh 7-8 persen maka kita harus menggenjot ekspor memang ya," kata Mendag Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Bersamaan dengan ekspor tadi, dia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap produk lokal dan UMKM. Termasuk hasil dari industri dalam negeri.

Di sisi lain, aspek investasi yang masuk ke Indonesia juga jadi salah satu aspek yang tak luput dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita harus tumbuh jauh lebih besar dari hari-hari ini selain tentu saja nanti investasi yang besar. Sebetulnya kita bagaimana menguasai pasar dunia," ujarnya.

Tak kalah penting adalah bagian mengendalikan produk impor dan melakukan stabilisasi harga di dalam negeri.