Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok PNS ditetapkan paling rendah sebesar Rp1.685.700, yakni untuk golongan Ia dengan masa kerja golongan nol tahun. Sementara gaji pokok tertinggi ditetapkan sebesar Rp6.373.200, yakni untuk golongan IVe dengan masa kerja golongan 32 tahun.

Selain memperoleh gaji pokok, PNS juga memperoleh remunerasi berupa tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja biasanya diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Karena itu, besaran tunjangan kinerja ini bisa berbeda-beda antar lembaga pemerintah.

Di antara instansi pemerintah pusat, tunjangan kinerja untuk PNS di lingkungan Kejaksaan RI terbilang tinggi. Bahkan, besaran tunjangan kinerja PNS Kejaksaan RI termasuk nomor tiga paling besar setelah tunjangan kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2020, tunjangan kinerja pegawai di Kejaksaan RI untuk kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 per bulan. Sementara untuk kelas jabatan 17, tunjangan kinerjanya sebesar Rp33.240.000 per bulan.

Besaran tunjangan kinerja tersebut sama dengan tunjangan kinerja di instansi penegak hukum lain seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Bahkan, tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan lebih tinggi dibandingkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian RI. Berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2018, tunjangan kinerja bagi pegawai Kepolisian RI untuk kelas jabatan 1 hanya sebesar Rp1.968.000. Sementara kelas jabatan 17 memperoleh tunjangan kinerja Rp29.085.000 per bulan.

Kejaksaan pada tahun ini membuka seleksi CPNS sebanyak 9.694 formasi untuk lulusan S1, D3, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.000 formasi untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama. Kejagung secara khusus juga menyediakan porsi CPNS bagi tenaga kesehatan (nakes) dengan jumlah sebanyak 389 formasi.

“Kesehatan menjadi poin yang krusial dalam proses penegakan hukum. Karena itu pengadaan formasi nakes pada CPNS kali ini menjadi bentuk kesiapan Kejaksaan, sebagai lembaga yang mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan layanan kesehatan yustisial termasuk kepada masyarakat,” kata Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan RI Sri Kuncoro.