Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 09 Agu 2024, 20:30 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/bisnis/read/5668879/beban-impor-lpg-diproyeksi-makin-berat-ini-solusinya.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta Pengendalian konsumsi LPG saat ini menjadi hal yang mendesak. Pasalnya, impor bahan baku energi tersebut terus meningkat. Untuk itu perlu alternatif transisi ke jaringan gas bumi (jargas).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi LPG nasional mencapai 8,05 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT di tahun 2024. Tahun 2025 akan menjadi 8,17 juta MT.

BACA JUGA: PGN dan PIS Angkut 135.000 m3 LNG Donggi Senoro ke Lampung

BACA JUGA: Bisnis LNG Sumbang Laba USD 186,6 Juta bagi PGN

BACA JUGA: 9 Asosiasi Industri jadi Saksi Penyaluran LNG Berjalan Mulus

Baca Juga

• PGN Serap Belanja Modal USD 70 Juta hingga Semester I 2024
• Tekan Emisi Karbon, PGN Siapkan Carbon Capture and Storage
• PGN Bangun Jaringan Gas untuk 6.000 Rumah Tangga di Semarang dan Yogyakarta

Meningkatnya konsumsi LPG akan menambah beban subsidi tahunan untuk LPG. Selain itu menjadi penting untuk dilakukan pengendalian, karena lebih dari 70% kebutuhan LPG Nasional dipenuhi melalui sumber impor. Oleh karena itu pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.

“Ternyata apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG,” ujar Laode dalam acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di PGN hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Karenanya capaian pembangunan jargas sampai saat ini, serta pengembangan jargas dalam 5 tahun ke depan selalu dimonitor dan dievaluasi oleh Kementerian ESDM," kata Laode, Jumat (9/8/2024).

Menurutnya Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan. Selain itu juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk perihal terkait mekanisme subsidi jargas.

Subholding Gas Pertamina PT Perusahaan Gas Negara (PGN) siap melanjutkan penugasan program pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga (jargas). Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional peran Jargas adalah untuk mendukung pemerintah dalam menurunkan subsidi LPG yang sebagian kebutuhannya dipenuhi melalui impor.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengungkapkan, saat ini PGN mengelola infrastruktur jargas sebanyak 820.614 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar pada 18 provinsi, di 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jumlah SR tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp. 1,7 triliun.