Melihat masyarakat yang masih belum mengetahui lebih lanjut terkait cara kerja Dewan Media Sosial nantinya, Enda berharap, jika nantinya DMS jadi dibentuk, dewan ini akan menjadi forum transparan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

"Jika DMS nantinya jadi dibentuk, diharapkan dewan ini menjadi forum terbuka dan transparan, di mana banyak multi stakeholder bisa bertemu di suatu tempat yang difasilitasi pemerintah," ujar Enda.

"Dalam forum tersebut, diharapkan pula pemilik platform media sosial bisa diajak bergabung untuk membicarakan hal yang bersifat urgent dan strategis berjangka panjang tentang kondisi dan isu yang berkembang di media sosial," ia menambahkan.

Enda berpendapat, berkumpulnya pemangku kepentingan beserta perwakilan platform media sosial di forum Dewan Media Sosial akan menghasilkan pertimbangan tertentu yang bisa disampaikan ke pemerintah ataupun penegak hukum.

"Seperti Dewan Pertimbangan Presiden, di mana pemerintah bisa meminta masukan tentang isu-isu yang berkembang di media sosial," ungkapnya.

"Misal, DMS memiliki rencana untuk membuat edukasi dan mitigasi, termasuk peningkatan literasi digital untuk masyarakat Indonesia kedepannya, sehingga tindakan negatif di media sosial bisa berkurang," katanya.

Enda mengungkapkan, sistem seperti DMS sudah diterapkan di luar negeri. Kendati demikian, cara kerja dari dewan tersebut justru melindungi hak kebebasan berpendapat di sosial media.

"Di luar negeri, terdapat Dewan yang serupa dengan DMS, contohnya Article 19 yang bergerak di bidang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi," ujar Enda.

Menurutnya, Dewan tersebut memiliki kekuasaan dan data untuk mempengaruhi kebijakan dari pemilik platform.

Enda menyebut, kehadiran Article 19 tak lepas dari beberapa media sosial yang melakukan moderasi konten, sehingga kebebasan berpendapat menjadi sedikit terhalang. Dengan adanya dewan seperti Article 19, mereka menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi di platform media sosial

"Beberapa platform media sosial akhir-akhir ini melakukan moderasi konten yang membatasi kebebasan berpendapat. Dibentuknya Dewan tersebut justru melindungi kebebasan berpendapat pengguna media sosial dari tindakan moderasi yang dilakukan oleh pemilik platform," Enda memungkasi.