Sementara itu, dia berpendapat, "Dewan Media Sosial ini mestinya dibentuk berdasarkan UU, yaitu UU ITE. Tapi masalahnya, UU ITE baru mengalamai revisi kedua dan di dalamnya tidak ada amanah untuk membentuk semacam lembaga independen."

Pembentukan Dewan Media Sosial Masih Butuh Banyak Dikaji

Salah satu pertimbangan utama adalah potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Kominfo menegaskan bahwa UU ITE dan berbagai peraturan terkait telah mengatur mekanisme untuk mengatasi konten negatif dan melindungi hak pengguna.

"Kita perlu memastikan DMS tidak justru membatasi kemerdekaan berpendapat dan berekspresi di media sosial," jelasnya.

Kekhawatiran lain adalah efektivitas DMS dalam menghadapi raksasa teknologi seperti Facebook, Google, dan lainnya.

Kominfo memiliki instrumen seperti AI untuk mendeteksi konten negatif dan bekerja sama dengan platform untuk menindaklanjuti pelanggaran.

"Membentuk DMS independen perlu dipertimbangkan dengan cermat, termasuk kewenangan dan sumber dayanya dalam menghadapi platform raksasa," kata Usman.

Kominfo menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, organisasi nirlaba, dan akademisi, dalam mengawasi media sosial dan memerangi konten negatif.

Hingga saat ini, pembentukan Dewan Media Sosial masih sebatas wacana dan belum diketahui secara lebih detail tentang struktur dan batas kewenangan mereka dalam mengawasi media sosial di Tanah Air.

Mengutip Antara, Rabu (29/5/2024), Budi menyampaikan wacana pembentukan Dewan Media Sosial semula berasal dari organisasi masyarakat sipil.

Ia menyebut pemerintah menyambut baik usul mengenai pembentukan Dewan Media Sosial karena didukung kajian akademis yang diprakarsai oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO).

"Saat ini pemerintah sedang menimbang wacana ini dan terbuka atas masukan-masukan selanjutnya. Jika memang terbentuk, maka DMS ditujukan untuk memastikan dan mengawal kualitas tata kelola media sosial di Indonesia yang lebih akuntabel," Budi menjelaskan.

Ia menambahkan, Dewan Media Sosial diusulkan berbentuk jejaring atau koalisi independen, tidak berada di bawah naungan pemerintah.

Anggota dewan tersebut bisa meliputi perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, hingga pelaku industri.

"Jika terbentuk, DMS dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam tata kelola media sosial, termasuk memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang digital," Budi memungakaskan.