"Kami tidak pernah putus asa, tiada kata lelah untuk melawan yang namanya judi online,” tutur Nezar menegaskan.

Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo dalam penanganan konten konten negatif, yang dlanjutkan dengan pemutusan akses atau takedown.

"Kalau suatu waktu bisa main ke Kominfo lihat bagaimana kencangnya crawling domain-domain judi online seperti air mengalir, semuanya di-capture terus oleh mesin yang dimiliki oleh Kominfo,” tuturnya sebagaimana dikutip dari situs web resmi Kominfo, Senin (1/4/2024).

Sejak Juli 2022 hingga Maret 2024, Kominfo mengklaim telah melakukan pemutusan akses (blokir) kurang lebih 1,5 juta konten judi online.

Wamenkominfo menyatakan pada Oktober 2023, pihaknya telah memberikan peringatan dan teguran kepada salah satu platform global untuk membersihkan sekitar 1,6 juta konten judi online.

“Kemudian kita kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk blokir yang namanya rekening untuk transaksi, bekerja sama juga dengan Bareskrim Mabes Polri untuk mengejar dan melacak pelaku judi online,” ucap Nezar.

Ia menyatakan pelaku judi online pada umumnya tidak berdomisili di Indonesia melainkan negara tetangga, seperti Kamboja dan Myanmar.

"Pelaku judi online dari luar negeri melakukan rekrutmen dan menjadikan warga negara Indonesia (WNI) sebagai penggerak judi online yang dari Indonesia," ungkap Nezar. 

Nezar bercerita banyak anak-anak Indonesia yang datang ke Kamboja dan Myanmar dengan ekspektasi bekerja di perusahaan developer game, namun sampai di sana mereka malah diminta membuat game online (judi online) dan jumlahnya itu ribuan.

"Sampai di sana baru tahu kalau ternyata kerjaannya adalah itu (membuat judi online). Ada yang karena bayarannya mahal melanjutkan, ada juga merasa suatu yang bertentangan dengan keyakinan dan prinsipnya mereka pulang ke Indonesia,” ia menguraikan.

Kepada masyarakat, komunitas literasi, dan pegiat startup digital di Aceh, Wamenkominfo menjelaskan lingkup peran Kominfo dalam penanganan konten negatif di ruang digital.

“Kominfo tidak punya wewenang untuk melakukan penangkapan atau pun pengejaran, karena itu tugasnya aparat penegak hukum. Jadi kami hanya bisa membantu aparat penegak hukum dengan memutus, memblokir, dan men-takedown,” pungkasnya.