Oleh : Rista Simbolon | Diterbitkan Diperbarui 27 Okt 2024, 01:00 WIB | Short link: https://sumutkota.com/liputan6/pemilu/read/5761069/pdip-temukan-dugaan-mobilisasi-kades-di-pilgub-jateng.html

Bagikan Ke : Facebook Twitter

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menemukan dugaan pelanggaran netralitas berupa mobilisasi kepala desa dan ASN pada masa kampanye Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024 yang tersebar di 37 lokasi.

"Puluhan laporan yang terjadi hampir merata di seluruh Jawa Tengah," kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy di Semarang, Sabtu (26/10/2024) seperti dilansir Antara.

BACA JUGA: Tim Hukum PDIP Belum Ambil Langkah Lain Pasca Putusan PTUN Jakarta, Menanti sikap Megawati

BACA JUGA: PDIP Cium Ada Kejanggalan di Balik Sikap Hakim PTUN Jakarta Terkait Pencalonan Wapres Gibran

BACA JUGA: Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Apresiasi PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDIP

Baca Juga

• PDIP Sinyalir Dugaan Kecurangan Oknum Polisi Cawe-cawe di Pilgub Jateng
• Puan Minta Aparat Netral di Pilkada Jawa Tengah
• Tim Hukum PDIP Sikapi Putusan PTUN: Prabowo Yes, Gibran No

Menurut dia, mobilisasi yang terstruktur sistematis dan masif tersebut berpotensi melanggar prinsip netralitas karena bertujuan untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.

Diungkapkan Ronny bahwa hampir seluruh temuan dugaan netralitas tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu.

Oleh karena itu, dia meminta Bawaslu harus konsisten dan terus berlanjut dalam melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Ronny menambahkan bahwa PDI Perjuangan telah meresmikan 10.000 posko hukum yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Tengah yang bertujuan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran yang terjadi.

Ketua DPP PDI Perjuangan mempersilakan masyarakat merekam, menyimpan, dan melaporkan ke pos-pos hukum tersebut jika menemukan dugaan pelanggaran pada masa kampanye pilkada ini.

Ia menggugah masyarakat untuk bisa bersama-sama mengawal pelaksanaan pilkada agar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Penyimpangan ini bisa terjadi karena adanya intervensi kekuasaan yang tidak lagi menghiraukan aturan dan hukum," tegasnya.