Sebelumnya, Aliansi Advokat Depok, Andi Tatang membenarkan telah melaporkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris ke Bawaslu Kota Depok pada Kamis, 3 Oktober 2024 kemarin. Laporan yang dilayangkan tentang dugaan pelanggaran terkait masalah pemilu pada Pilkada Depok.

“Kita laporkan tentang Pasal 70 ayat 2 tentang administrasinya dan Pasal 71 ayat 1 Jo pasal 188 tentang undang-undang Pilkada mengenai tindak pidananya,” ujar Andi Tatang, Jumat (4/10/2024).

Andi Tatang telah berkonsultasi dan komunikasi dengan Bawaslu terkait laporan yang dilayangkan. Dari komunikasi tersebut, pihaknya melayangkan sejumlah pasal untuk diterapkan pada laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada yang dilakukan Wali Kota Depok.

“Pasal tersebutlah yang kami terapkan dalam pelaporan itu, atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Walikota Depok,” ucap Andi Tatang.

Andi Tatang menyebut, pada laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Wali Kota Depok terdapat sejumlah sanksi. Adapun sanksi yang dapat diberikan yakni sanksi pidana dan sanksi denda.

“Sanksi pidana yang mana sanksi pidana tersebut satu sampai enam bulan ancaman kurungan badan, serta denda sampai enam juta,” tegas Andi Tatang.

Bukan tanpa alasan, Andi Tatang melaporkan Walikota Depok atas dugaan pelanggaran Pemilu Pilkada. Menurutnya, Wali kota Depok diduga mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan tertentu pada Pilkada Depok.

“Kami patut curiga bahwa dalam pelaksanaan kampanye ini, Walikota belum mendapatkan izin dari gubernur baik itu cuti maupun secara izin kedinasan,” jelas Tatang.

Andi Tatang meminta Bawaslu Kota Depok dapat segera memproses dan menindaklanjuti laporannya. Pihaknya, menyerahkan kasus dugaan pelanggaran tersebut dapat diproses Bawaslu Kota Depok.

“Kami serahkan ke Bawaslu apakah laporan kami terpenuhi atau tidak unsurnya, maka ini menjadi tugas Bawaslu dalam hal penegakan aturan di dalam Pilkada Depok,” tutur Andi Tatang.