Sementara, Komisioner Divisi Penanganan Perkara, Data, dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio mengatakan, dalam dua hari akan melakukan pengecekan keterpenuhan syarat formil dan materil. Apabila laporan yang diberikan Aliansi Advokat Depok, terdapat kekurangan, akan diminta untuk melengkapi.

“Jika memang ada yang masih kurang lengkap kita bisa minta kepada pelapor untuk melengkapi dalam dua hari. Setelah itu kita keluarkan kajian awal,” kata Sulastio.

Sulastio menjelaskan, terkait laporan yang dilayangkan Aliansi Advokat Depok, apabila mengacu pada UU Pilkada Pasal 70 ayat 2, disebutkan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat ikut serta dalam kampanye. Namun, kepala daerah yang mengikuti kampanye harus mengajukan izin kampanye.

“Memang di undang-undang tersebut tidak dijelaskan kampanye yang dimaksud,” jelas Sulastio.

Selain itu, lanjut Sulastio, pada PKPU nomor 13 tentang kampanye pemilu 2024, serta surat edaran Mendagri nomor 100, memang dijabarkan kepala daerah yang mengikuti kampanye harus mengajukan cuti.

“Pada penjabaran tadi yang disebutkan itu harus mengajukan cuti, kita mengacu ke situ memaknai yang kampanye itu,” terang Sulastio.

Sulastio mengakui, Bawaslu Kota Depok hingga kini belum menerima surat tembusan dari Wali Kota Depok terkait mengikuti kampanye. Sulastio menegaskan, berdasarkan aturan PKPU terkait surat cuti untuk melakukan kampanye, ditembuskan ke Bawaslu Kota Depok.

“Memang harus ada surat tembusan ke Bawaslu, sampai hari ini kita belum menerima, tembusan izin cutinya (Walikota Depok) itu,” tutur Sulastio.

Disinggung soal pidana apabila Walikota Depok terbukti melakukan pelanggaran, Sulastio akan melihat pasal yang diberikan pada laporan. Apabila mengandung unsur pidana, Bawaslu Kota Depok akan berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu, yakni kepolisian dan kejaksaan.

“Apakah pasal dilaporkan tersebut dengan bukti terkait laporan, unsur itu nanti akan masuk atau tidak, itu nanti akan menjadi bagian yang kita kaji,” pungkas Sulastio.